Siapa Sarman


Ketika kamu berbicara tentang cinta, pastikan bahwa ucapanmu sesuai dengan tindakanmu, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi.

Kesalahan bukan untuk disesali tanpa berusaha mencari solusi. Tetapi kesalahan adalah teguran agar kamu belajar lagi

Jangan pernah merendahkan orang lain dan merasa diri paling mulia, karena kemuliaan hanya dimiliki oleh mereka yang rendah hati

Dilahirkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 1986 di Ibukota Indonesia Kota Jakarta, merupakan anak kedua dari dua lima bersaudara. Menempuh Pendidikan Dasar Ibukota daerah yang pada saat itu belum maju terlalu dikenal yaitu di Propinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di SDN 1 Wua-wua Kendari setelah selesai menamatkan SD emudian melanjutkan studi SMP dan SMA (SMP Negeri 2 Sungailiat dan SMK Negeri 1 Sungailiat, mengambil SMK Bisnis dan Manajemen, Jurusan Akuntansi) ke Kepulauan Bangka Belitung karena mengikuti  Orang Tua sewaktu SMA aktif di Kegiatan Sekolah maupun Luar Sekolah karena teman SMA se-Sungailiat berusaha membangun Organisasi Pecinta Alam (ORPEALS-BANGKA) Tamat dari SMK melanjutkan Kuliah di kampus Kuning, Universitas Sriwijaya, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. terjun aktif di Organisasi Kemahasiswaaan selain itu Mendalami dunia Anti Korupsi bersama teman-teman sejawat di Jaringan Anti Korupsi Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang sering bekerja sama dengan Lembaga KPK untuk melakukan Pendidikan Anti Korupsi ke berbagai SMA di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Pernah aktif juga di-organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Kinerja FE UNSRI sebagai Redaktur Pelaksana pada Dewan Perwakilan Mahasiswa FE UNSRI sebagai Ketua ,BEM FE UNSRI sebagai kordinator Divisi Rumah Tangga juga sebagai Ketua Divisi Eksternal B.O. Forum Kajian Sosial FE UNSRI dan di Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan FE UNSRI
Setelah lulus bekerja menjadi Quality Control Area untuk Pengawasan Distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu. Pada Consorsium Sucofindo dan Surveyor Indonesia namun sebelumnya sempat menjadi Student Rate Area Sumatera Selatan, Majalah Tempo, Edisi Khusus Mahasiswa, Penghitung Cepat Quick Qount, LSI, pada proses Pilkada Gubernur Sumsel tahun 2008 dan Pilkada Bupati Musi Banyuasin Sumsel, 2006, KPK Partner dalam KPK Fair 2008 juga menjadi Surveyor, Iceps, Februari 2008 dan Pernah Mengikuti Magang Kerja di Kantor SAMSAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Juni – Agustus 2003 dan  kemudian terakhir ini diterima bekerja pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setelah hampir dua tahun bekerja di Kantor Pusat, dipindah tugaskan pada Kanwil Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai Staf Perencanaan dan Keuangan sampai saat ini. Dan terakhir merintis sebuah komunitas sosial AKADEMI BERBAGI yang dalam pengertian saya mempunyai untuk membagikan pengetahuan kepada teman-teman lain secara gratis :) dan BLOG ini telah pindah alamat ke

garasi.in

Tarombo Silahi Sabungan Si Tolu Ina


Berikut ini dilampirkan Silsilah Pomparan Raja Silahi Sabungan dari Raja Batak sampai Keturunan Marga-marga yang ada di Pomparan Silahi Sabungan :

Tor-tor

Silahisabungan memiliki istri :
1. Pintahaomasan boru baso bolon
2. Pinggan matio boru Padang batanghari
3. Milingiling boru Mangarerak

Silahisabungan memiliki anak :
Dari Pintahaomasan boru baso bolon :
1. Silahi Raja ( Silalahi)

Dari Pinggan Matio boru Padang Batanghari:
1. Loho Raja ( Sihaloho)
2. Tungkir Raja ( Situngkir)
3. Sondi Raja (Rumasondi)
4. Butar Raja (Sinabutar)
5. Bariba Raja (Sidabariba)
6. Debang Raja (Sidebang)
7. Batu Raja (Pintu Batu)

Silahisabungan Dari Milingiling boru Mangarerak
1. Raja Tambun (Tambunan)

sumber garasi.in

Pertanyaan Masalah Pertanahan (Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah)




Buku Tanah Sertipikat Hak Milik

Pertanyaan :

Apakah ada aturan baku dari BPN RI untuk permohonan pemecahan sertifikat Hak Milik, harus menyertakan IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah).

Jawaban :


dalam Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah adapun Dasar Hukum yang digunakan adalah :
1. UUPA pasal 2 ayat (2) bahwa kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. 
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
Kewenangan Negara yg ada pada Pasal 2 UUPA, bukan berarti serta merta merupakan kewenangan BPN. Pengaturan mengenai peruntukkan, penggunaan, dan pemanfaatan dewasa ini justru kebanyakan ada pada Instansi lain. Produknya RTRW dan biasanya kita selalu mengacu pada RTRW. Izin lokasi sudah dilaksanakan oleh Pemda, ijin membuka tanah, sengketa tanah garapan (9 kewenangan). Sedangkan pengaturan hubungan hukum terkait pemilikan memang merupakan domain BPN.
Produk yg diminta oleh Perkaban 2 Tahun 2011 adalah risalah pertimbangan teknis bukan SK IPPT. Artinya peraturan itu tidak memerintahkan kepada Kepala Kantor untuk mengeluarkan SK IPPT, tetapi salah satu dokumen persyaratan dalam rangka penerbitan SK-IPPT (sama kalau Kepala Daerah mau tanda tangan SK Ijin Lokasi selalu menanyakan mana Pertimbangan Teknis Pertanahannya sesuai perkaban 2/2011).
Pada prinsipnya dari pokok – pokok diatas perlu digarisbawahi ijin IPPT diperlukan apabila TELAH TERJADI PERUBAHAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DARI AWAL SEMULA DITETAPKAN / DIBERIKAN HAKNYA, sepanjang tidak terjadi perubahan maka tidak perlu ada izin IPPT
Jadi IPPT bisa diminta pada waktu pemecahan, jual beli, dll., sepanjang memang diketahui terdapat perubahan penggunaan tanah.
Adapun tujuan dari pada peraturan tersebut diatas agar terselarasnya pemanfaatan, peruntukan penggunaan tanah dengan Rencana Umum Tata Ruang yang ada Pada suatu wilayah, sehingga pemillik tanah tidak seenaknya menggunakan tanah tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. 

Penilai Pertanahan menurut UU No 2 Tahun 2012


Dalam UU No 2 Tahun 2012 ada yang namanya Penilai Pertanahan, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan (BPN)
Penghitungan Nilai Tanah
Penilai yang dimaksud bukanlah Notaris, PPAT, atw Surveyor Berlisensi melainkan,
KJPP = Appraisal
Istilah kerennya dalam inggrisnya dibilang Appraisal yang berasal dari pelaksana/petugas penilainya yaitu Appraiser
KJPP = Kantor Jasa Penilai Publik yg diberi ijin oleh menteri keuangan, yg mempunyai tugas menilai, memberikan estimasi dan opini atas nilai suatu aset/property baik milik perseorangan , swasta/badan hukum, maupun aset milik instansi pemerintah yang mempunyai nilai ekonomis secara objektif dan sesuai fakta, jadi jika ingin menjadi Penilai Pertanahan seperti yang tersebut dalam UU No 2 Tahun 2012, Kantor Jasa Penilai Publik harus mendapatkan lisensi yang dikeluarkan oleh BPN, Lisensi diberikan untuk periode waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun
Lisensi penilai tanah ini diberikan pada:
1 Penilai Tanah Internal ;
2 Lembaga Penilai Harga Tanah 
3 Penilai Tanah Perorangan
Untuk tata caranya pemberian Lisensi oleh BPN adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman
- Badan Pertanahan Nasional c.q. Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan wajib menyebarluaskan pengumuman tentang tata cara dan persyaratan pemberian lisensi melalui jalur struktural maupun situs resmi Badan Pertanahan Nasional dan/atau media lainnya;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi wajib menyebarluaskan pengumuman tentang tata cara dan persyaratan pemberian lisensi di kantornya masing-masing dan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta media lainnya;
2. Tempat Pendaftaran
- Penilai yang memiliki domisili di DKI Jakarta melakukan pendaftaran kepada Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan c.q. Direktur Survei Potensi Tanah dengan memberi tembusan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat;
- Penilai yang tidak memiliki kantor di DKI Jakarta mengajukan pendaftaran kepada Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat;
- Penilai yang tidak memiliki kantor di DKI Jakarta dan Ibukota Provinsi mengajukan pendaftaran pada Deputi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;
3. Syarat Pendaftaran
- Penilai wajib menyampaikan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini dalam pengajuan pendaftarannya;
- Lembaga penilai harga tanah yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menyediakan Penilai Tanah Eksternal berlisensi dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
4. Seleksi
- Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan c.q. Direktur Survei Potensi Tanah wajib menyelenggarakan seleksi;
- Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan mengusulkan Penilai Tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh lisensi;
- Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usulan tersebut memberikan lisensi kepada Penilai Tanah;
- Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mendelegasikan pemberian lisensi kepada Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan;
Berikut dilampirkan UU No 2 Tahun 2012
untuk penilai pertanahan ini juga dapat melihat peraturan terbaru tentang surveyor berlisensi

Sistem Pengelolaan Pertanahan yang Tertib pada Governance


Sistem Pengelolaan Pertanahan yang Tertib pada Governance

Tanah sebagai modal utama kemerdekaan NKRI haruslah dikelola dengan baik sebagai amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yo UU no 5 th 1960 tentang UUPA yaitu tanah adalah kulit bumi termasuk yang diatas maupun dibawahnya sepanjang berhubungan dengan penggunaannya. Artinya tanah berupa wilayah dan sumber-sumber agraria yang mengamanatkan pada Negara untuk mengatur pemilikannya dan memimpin penggunaannya bagi tanah-tanah diwilayah kedaulatan untuk kemakmuran yang berkeadilan baik secara perorangan maupun bersama-sama. Jadi dalam pemerintahan bernegara haruslah dibedakan antara urusan wadah/tempat/tanah/wilayah dengan urusan isi/kegiatan/sektoral, sehingga pengurusannya tidak tumpang tindih. 
Dalam kenyataannya BPN yang seharusnya mengurusi tanah hanya berupa sertipikat tanah. Kehutanan yang seharusnya hanya mengurusi tegakan pohon untuk hutan juga mengurusi tanah sehingga berdampak korupsi anggota DPR RI pada pelepasan kawasan hutan. PU tupoksinya soal konstruksi juga ikut ngurusi tanah/ruang dsb termasuk sektoral lainnya berupa kawasan, lahan, pantai dan pesisir bahkan laut. 
Perlunya segera dilakukan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) sebagai Penataan Aset Reform Pertanahan yang memberdayakan masyarakat dan ditindaklanjuti kebijakan Penataan Akses Reform Pertanahan dalam Rangka Kebijakan Pertanahan dengan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Land Use Planning. 
Kebijakan pertanahan yang dihasilkan akan lebih operasional dengan adanya hasil pendataan MPBM
Lebih lanjut dari kebijakan-kebijakan pertanahan yang perlu diambil dapat di download pada tulisan berikut 


Formasi Penerimaan CPNS di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012



Setelah kemarin Pengumuman Formasi CPNS Bangka Tengah, dan Formasi CPNS Bangka Barat berikut ini juga saya kembali informasikan Formasi Penerimaan CPNS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 :

Penerimaan CPNS di Provinsi Kep. Bangka Belitung 2012

Penerimaan CPNS di Provinsi Kep. Bangka Belitung 2012 

Lamaran dikirim tanggal 9 – 15 Agustus via Pos ditujukan kepada :

PO BOX 33101 CPNS 2012 

Ujian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2012 untuk tempat Ujian diumumkan 2 hari sebelum ujian
Semoga dapat bermanfaat bagi pencari kerja di tahun 2012 ini. 
informasi lebih lanjut dapat langsung ditanyakan ke BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pantau Website Provinsi Bangka Belitung

Minta Komentarnya Yah untuk Kemajuan..

Formasi Penerimaan CPNS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012


Setelah sebelumnya Formasi CPNS Bangka Tengah, berikut ini juga saya informasikan Formasi Penerimaan CPNS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012 :
Penerimaan CPNS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012

Penerimaan CPNS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012

Lamaran dikirim tanggal 7 – 16 Agustus via Pos ditujukan kepada :

Yth Bupati Bangka Barat
PO BOX 333106 CPNS 2012 Kabupaten Bangka Barat

Ujian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2012 
Semoga dapat bermanfaat bagi pencari kerja di tahun 2012 ini. 
informasi lebih lanjut dapat langsung ditanyakan ke BKD Bangka Barat

Minta Komentarnya Yah untuk Kemajuan..

Formasi Penerimaan CPNS Bangka Tengah Tahun 2012


Berikut ini saya informasikan buat kalian yang sudah tidak sabar untuk mengetahui formasi Formasi Penerimaan CPNS di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012

Formasi Penerimaan CPNS Bangka Tengah Tahun 2012

Lamaran dikirim tanggal 7 – 16 Agustus via Pos ditujukan kepada :

Yth Bupati Bangka Tengah
PO BOX 33104 CPNS 2012 Kabupaten Bangka Tengah

Ujian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2012 
Semoga dapat bermanfaat bagi pencari kerja di tahun 2012 ini.

informasi lebih lanjut coba pantau terus garasi.in

Minta Komentarnya Yah untuk Kemajuan..

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 37 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: