Oleh KELOMPOK 22

  1. Iswan B. Padu, S.H. 198211092009121004
  2. Suhendra, S.H. 198610152009121007
  3. Vito Haga Mursa, S.T. 198607302009121006
  4. Westi Utami, S.Si. 198307162009122003
  5. Magfirah Angraini, S.E. 198409282009122003
  6. Sarman P.Sagala, S.E. 198601172009121001
  7. Wike Yuningsih, S.P. 198503232009122002
  8. Fitrianti Pratiwi, S.Kom. 198610302009122004
  9. Tri Andriyanto, S.T. 198307142009121002


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Orientasi Kerja CPNS Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Inspektorat Utama. Laporan ini dapat terselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi aktif dari para pejabat beserta para staf pegawai di lingkungan Inspektorat Utama BPN RI.

Laporan  ini disusun sebagai laporan hasil orientasi kerja CPNS BPN RI yang berisikan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Utama dan hal penting lain yang telah diperoleh oleh para CPNS kelompok 22 selama orientasi di lingkungan Inspektorat Utama BPN RI, sehingga dapat menunjang keberhasilan program orientasi ini.

Atas tersusunnya laporan hasil orientasi ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih pada Inspektorat Utama beserta seluruh jajaran staf yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga bermanfaat bagi  berbagai pihak.

Jakarta,  Juni 2010

Kelompok 22 CPNS BPN RI

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ……………………………………………………..……
KATA PENGANTAR ……………………………………………………..……
DAFTAR ISI ……………………………………………………..……
BAB I PENDAHULUAN  ………………………………………………………………………….
A. Latar Belakang ………………………………………………..…………
B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………..…………
C. Waktu Pelaksanaan ………………………………………………..…………
BAB II PELAKSANAAN ORIENTASI  ………………………………….…….
A.  Profil Unit Kerja …………………………………………………..………
B.  Peraturan dan Pedoman Kerja  ………………………………………..……….
B.1   Fungsi dan Tugas  ……………………………………….………………
B.2   Bagian dari Inspektorat Utama  ………………………………………..……
B.2.1   Inspektorat  Wilayah I  ………………………………………………
B.2.2   Inspektorat  Wilayah II  ………………………………………..……
B.2.3   Inspektorat Wilayah III  ………………………………….………….B.2.4   Inspektorat Wilayah IV  …………………………….……………….

B.2.5   Inspektorat Wilayah V  ……………………………..……………….

B 2.6   Bagian  Tata Usaha   …..……………………………..……………….

B.3   Identifikasi & Analisis Masalah………………..………….………………

BAB III PENUTUP………………………………………………………..……..
A. Kesimpulan …………………………………………………..………
B. Saran …………………………………………………..……….

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, diperlukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan sebagai langkah akuntabilitas dan evaluasi dengan tujuan menciptakan pelayanan yang prima. Pengawasan sendiri adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi agar organisasi tersebut melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara itu pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara dan sumber daya.

Inspektorat Utama merupakan satuan kerja yang melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan menyajikan hasilnya dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan pelaksanaan tupoksi dan pengawasan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang. Sementara itu pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan (anggaran dan dana) dan pemeriksaan kinerja. Materi yang diperiksa meliputi : struktur organisasi dan jabatan, program kegiatan, ketatalaksanaan, personel, pendanaan dan sarana prasarana.

Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesia (CPNS BPN RI Angkatan 2009 Kelompok 22) secara deskripsi melihat serta mendalami cara kerja maupun alur yang ada dalam Inspektorat Utama. Mekanisme serta tahapan yang dilalui oleh kelompok 22 secara implisiit membawa pengetahuan serta pendalaman yang tentunya menambah pengalaman serta ilmu yang bisa berguna bagi kami Kelompok 22.

B.     Maksud dan Tujuan

B.1.  Maksud

Maksud kegiatan orientasi tugas ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Badab Pertanahan Nasional RI, program kerja serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara menyeluruh dan utuh.

B.2.   Tujuan

Setelah mengikuti orientasi tugas, Calon Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu untuk :

  1. Mengetahui tugas pokok dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan BPN pusat sehingga dapat diketahui tugas dan pekerjaan yang dilakukan pegawai di lingkungan unit kerja tersebut.
  2. Mengetahui fungsi setiap unit kerja yang ada di lingkungan BPN pusat, sehingga diperoleh gambaran tentang sistem kerja yang ada di BPN pusat.
  3. Mengetahui permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas di setiap unit kerja lingkungan BPN pusat, serta mengetahui solusi pemecahannya.
  4. Dengan dilakukannya masa orientasi kerja secara berkelompok diharapkan setiap CPNS BPN dapat bekerja sama dalam satu tim kerja.
  5. Mengambil manfaat berupa ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang behubungan dengan dunia kerja di BPN pusat, yang akan berguna kelak saat melakukan tugas di semua unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
  6. Mampu bersosialisasi di lingkungan kerja dengan memperhatikan aspek tata krama dan etika.

C.   Waktu pelaksanaan

Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Kelompok 22 pada Inspektorat Utama yang berlokasi di Jl. H. Agus Salim no. 58, dilaksanakan mulai tanggal 7 Juni s.d. 18 Juni 2010 (10 hari kerja efektif).

BAB II

PELAKSANAAN ORIENTASI

  1. A. Profil Unit Kerja

Profil unit kerja secara garis besar dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT UTAMA

(Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006)

  1. B. Peraturan dan Pedoman Kerja

Inspektorat Utama memiliki peraturan yang dituangkan dalam beberapa fungsi dan tugas. Selain itu Direktorat Perkara Perkara Pertanahan terdiri dari beberapa bagian dalam menjalankan tugasnya. Berikut merupakan fungsi, tugas dan bagian-bagian yang berada di Inspektorat Utama.

B.1   Fungsi dan Tugas

Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN;
  2. Penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BPN;
  4. Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan atas hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. Penyiapan pelaksanaan tindakan penertiban terhadap permasalahan di bidang pertanahan yang ditemukan;
  6. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan;
  7. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

B.2   Bagian dari Inspektorat Utama

Inspektorat Utama terdiri dari:

  1. Inspektorat Wilayah I ;
  2. Inspektorat Wilayah II ;
  3. Inspektorat Wilayah III ;
  4. Inspektorat Wilayah IV;
  5. Inspektorat Wilayah V;
  6. Bagian Tata Usaha.

B.2.1   Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah I yang meliputi : Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Inspektorat Utama, dan Provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Wilayah I membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

B.2.2   Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah II yang meliputi : Deputi Bidang Survei,Pengukuran dan Pemetaan, Pusat Pendidikan dan Latihan dan Provinsi-provinsi Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Inspektorat Wilayah II membawahkai Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

B.2.3   Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah III yang meliputi : Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Provinsi-provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Inspektorat Wilayah III membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

B.2.4     Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah IV yang meliputi : Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Provinsi-Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Wilayah IV membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

B.2.5     Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah V yang meliputi : Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, dan Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali dan Papua berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Wilayah V membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

B.2.6     Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program, serta laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Utama. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan dan rencana program pengawasan;
  2. penghimpunan dan penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan;
  3. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

  1. Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan.

Uraian tugasnya adalah :

1)         Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan program/kegiatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

2)         Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)         Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)         Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan program/kegiatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

5)         Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program/kegiatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

6)         Menyiapkan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) dilingkungan Inspektorat Utama;

7)         Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Utama setiap awal tahun anggaran;

8)         Menyiapkan revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai hasil Rekonsiliasi dengan BPKP (apabila ada) dan menyampaikan Hasil revisi PKPT kepada Sekretaris Utama, para Inspektur Wilayah, BPKP dan MENPAN;

9)         Melakukan rekonsiliasi dengan BPKP di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) sehubungan dengan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT);

10)     Menyiapkan data target dan realisasi PKPT masing-masing Inspektorat Wilayah (Wilayah I, II, III, IV dan V) sebagai bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan dan LAKIP, maupun untuk keperluan pimpinan untuk bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR-RI, RAKORPAN Nasional, Raker BPN dan keperluan dinas lainnya;

11)     Melaksanakan pengecekan atas usulan rencana perjalanan dinas kegiatan yang diajukan oleh setiap unit kerja dilingkungan Inspektorat Utama dengan rencana/target yang telah ditetapkan dalam PKPT/Revisi PKPT;

12)     Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan program/kegiatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

13)     Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

14)     Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan program/kegiatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

15)     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi

Mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Uraian tugasnya adalah :

1)         Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang tindakan yang perlu diambil dalam menghimpun dan menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

2)         Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)         Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Pelaporan dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)         Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menghimpun dan menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

5)         Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

6)         Mengumpulkan, merekap, mengevaluasi dan menyiapkan data yang berhubungan dengan penyusunan laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara baik bulanan, triwulan, semester, tahunan, maupun keperluan pimpinan untuk Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, RAKORPAN Nasional, Raker BPN dan keperluan dinas lainnya;

7)         Menerima, mengagendakan, melakukan pengkodean, mengkompilasi dan mengarsipkan laporan-laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

8)         Memonitor, merekap dan mengevaluasi tindak lanjut atas LHP Inspektorat Utama BPN, BPKP dan BPK untuk dilaporkan kepada MENPAN, BPK dan BPKP;

9)         Menerima, mengagendakan dan merekap surat-surat yang berkaitan dengan program/kegiatan dan laporan kegiatan non pemeriksaan untuk dilaporkan kepada pimpinan;

10)     Melakukan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan BPK, BPKP dan Unit Kerja dilingkungan BPN RI, Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan untuk penanganan Tindak Lanjut LHP BPK, BPKP dan Inspektorat Utama BPN RI;

11)     Menyiapkan bahan evaluasi data yang berhubungan dengan LAKIP Inspektorat Utama dan monitoring evaluasi untuk keperluan pimpinan;

12)     Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

13)     Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

14)     Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menghimpun dan menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

15)     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. Sub Bagian Umum.

Mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Uraian tugasnya adalah :

1)         Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama serta layanan ketatausahaan bagi Inspektur Utama dan para Inspektur Wilayah;

2)         Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)         Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)         Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama;

5)         Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama serta layanan ketatausahaan bagi Inspektur Utama dan para Inspektur Wilayah;

6)         Menerima, mencatat, memberi kode dan nomor surat-surat maupun memberikan lembar disposisi bagi Inspektur Utama dan para Inspektur Wilayah;

7)         Menerima dan mengagendakan surat, nota dinas atau dokumen lain yang telah diproses oleh unit kerja dilingkungan Inspektorat Utama yang diajukan kepada Inspektur Utama;

8)         Melakukan koreksi redaksional terhadap naskah, surat, nota dinas dan LHP yang akan ditandatangani oleh Inspektur Utama atau para Inspektur Wilayah;

9)         Mendistribusikan naskah, surat, nota dinas dan LHP yang telah didisposisi oleh Inspektur Utama atau para Inspektur Wilayah kepada unit-unit kerja dilingkungan BPN RI;

10)     Menggandakan, mengagendakan dan mendistribusikan laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, surat, nota dinas, LHP dan dokumen pengawasan kinerja;

11)     Menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat pengaduan dari masyarakat dan atau dari sumber lainnya kepada para Inspektur Utama dan atau para Inspektur Wilayah;

12)     Menatausahakan dan menyelesaikan surat dan dokumen lainnya;

13)     Menyelenggarakan penatausahaan peralatan kantor, kendaraan dinas, alat tulis kantor dan peralatan lainnya (merencanakan, menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan, membuat KIB, KIR dan buku Induk barang) dan membuat laporannya;

14)     Menyelenggarakan pengelolaan Local Area Network (LAN) dilingkungan Inspektorat Utama;

15)     Menatausahakan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian (DUK, berkas setiap pegawai, gaji berkala, kenaikan pangkat, tugas belajar/kursus, formulir DP3) untuk diproses lebih lanjut;

16)     Menghimpun dan merekapitulasi daftar hadir pegawai dari semua Inspektur Wilayah dan melaporkan kepada Inspektur Utama;

17)     Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama;

18)     Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

19)     Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan urusan suratmenyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama;

20)     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.3   Identifikasi dan analisis masalah

Diagram Mekanisme Kerja Pemeriksaan di Inspektorat Utama


Dari diagram di atas ada beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh faktor teknis dan non teknis. Berikut dibawah ini adalah contoh permasalahan yang ditemui kelompok 22 selama melaksanakan orientasi di Inspektorat Utama.

  1. Faktor Teknis
    1. Masih terbatasnya jumlah Auditor yang tersedia saat ini pada setiap Inspektorat Wilayah, dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab setiap wilayah.
    2. Sarana teknis yang digunakan seperti aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dalam pelaksanaan audit masih belum digunakan secara maksimal, sedangkan aplikasi tersebut sangat bermanfaat dalam efisiensi waktu.

  1. Faktor Non Teknis

Beralihnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 menjadi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 mengenai “Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional”, yang mengakibatkan berubahnya proporsi yang digunakan dalam audit pada satuan kerja yang diperiksa. Hal ini menjadi kendala karena ada beberapa rumus penilaian yang berubah, sehingga berpengaruh pada Pemeriksaan Keuangan.

BAB III.

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan
    1. Inspektorat Wilayah dibagi menjadi 5 wilayah penanganan yaitu:

- Inspektorat Wilayah I (Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Inspektorat Utama, dan Provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat)

- Inspektorat Wilayah II (Deputi Bidang Survei,Pengukuran dan Pemetaan, Pusat Pendidikan dan Latihan dan Provinsi-provinsi Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku)

- Inspektorat Wilayah III (Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Provinsi-provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur)

- Inspektorat Wilayah IV (Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Provinsi-Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku)

- Inspektorat Wilayah V (Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, dan Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali dan Papua)

  1. Inspektorat Wilayah mempunyai mempunyai tugas pengawasan terhadap kinerja Instansi BPN, baik itu pengawasan rutin maupun yang didasarkan pada pengaduan masyarakat.
  2. Hasil pemeriksaan dan pengawasan tersebut kemudian diakumulasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang berisi: inti permasalahan, penjelasan serta rekomendasi yang diberikan.

  1. B. Saran
    1. Perlu adanya pelatihan teknis seperti mediasi, advokasi di bidang hukum untuk mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan.
    2. Perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara masing-masing stakeholder dalam penyelesaian sengketa pertanahan
    3. Harus berani dan jelas bersikap dalam upaya tindak tegas terhadap temuan yang merugikan Negara secara umum dan BPS secara khusus.
    4. Kegiatan gelar perkara sebaiknya terus dilakukan karena dari kegiatan tersebut bermacam-macam kasus dapat terselesaikan sehingga lebih bermanfaat dalam menyelesaikan masalah sengketa.

LAMPIRAN

Hasil rapat antara Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pendidikan & Pelatihan BPN RI dan Biro Organisasi Kepegawaian BPN RI yang diadakan pada tanggal 16 Juni 2010 mengenai evaluasi pelaksanaan diklat prajabatan, teknis dan struktural. Secara lebih spesifik  mengacu pada permasalahan kurikulum dan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).

Vito Haga Mursa ST dan Westi Utami S.Si yang merupakan anggota kelompok 22 ikut mengambil bagian sebagai perwakilan gelombang I Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III BPN RI.

No. Permasalahan Penyebab Solusi
1. Belum adanya Grand Desain diklat berdasarkan Analisis dasar Kebutuhan (AKD) 1.Belum tersusunnya AKD secara menyeluruh di lingkungan BPN RI.2.Belum dimilikinya konsep yang jelas tentang AKD

3.Belum tersedianya data base yang mendukung tersusunnya AKD

1. Menyusun AKD antara Biro Organisasi & Kepegawaian, Pusdiklat dan unit kerja yang bersangkutan.2.Pengingkatan koordinasi penyusunan AKD

3.Tersedianya database pendukung AKD

2. Waktu simulasi pelaksanaan dirasa masih kurang 1.Kurang cermat dalam menentukan alokasi Jam Pelajaran pada penyusunan Kurikulum 1.Review pada kurikulum terutama pada alokasi waktu.
3. Ada materi yang saling timpang tindih 1.Substansi yang sama masih dimuat dalam modul yang berbeda 1.Pengususlan kepada LAn untuk lebih spesifik dalam penyusunan modul2.Mereview ulang setiap modul yang akan diterbitkan
4. Diklat PPNS tidak jelas manfaatnya 1.Belum ada tupoksi terkait PPNS2.Belum adanya peraturan pendukung PPNS

3.Kualifikasi bagi calon peserta diklat PPNS (criteria) tidak tepat

1.Perlu adanya tupoksi yang terkait dengan PPNS2.Perlu peraturan pendukung bagi PPNS

3.Perlu kejelasan standar criteria peserta

5. Jam pelajaran terlalu padat 1.Materi belum disesuaikan dengan waktu yang ditentukan2.Peraturan dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) , sebagai penyebab diluar teknis fungsional

3.Tidak pernah mengajukan complain ke LAN mengenai diklat struktura dan prajabatan

1.Penyusunan kurikulum yang efektiv2.Mengusulkan ke LAN revisi waktu pembelajaran
About these ads