oleh Darman S.IP (Universitas Sriwijaya 2003)

ABSTRAK

Adanya perpolisian masyarakat merupakan salah satu upaya polisi untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Perpolisian masyarakat ini mulai diberlakukan pada tahun 2005, realisasi pelaksanaan di daerah sangat minim dan sangat jauh dari rencana pelaksanaan model tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk “Mengidentifikasi efektivitas Pelaksanaan model perpolisian masyarakat oleh para petugas kepolisian di Kepolisian Sektor Indralaya Ogan Ilir tahun 2008.

Adapun dimensi yang digunakan untuk menilai faktor-faktor efektivitas Pelaksanaan model perpolisian masyarakat oleh para petugas kepolisian di Kepolisian Sektor Indralaya Ogan Ilir ini, yaitu indikator kelembagaan, indikator manajemen sumber daya manusia, indikator manajemen logistik dan indikator anggaran, yang bila dirinci menjadi 10 sub indikator. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, teknik analisa yang digunakan adalah perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, kuisioner dan observasi. Unit analisa penelitian ini yakni Kepolisian Sektor Indralaya Resort Ogan Ilir, selain itu juga individu 13 orang petugas perpolisian masyarakat di Polsek Indralaya sebagai sebagai pelaksana tugas perpolisian masyarakat untuk keperluan cross check.

Hasil temuan penelitian tentang faktor faktor yang efektifitas pelaksanaan model perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian tahun 2008 (studi penelitian di kepolisian sektor indralaya) tersebut adalah: diketahui 3 faktor yang efektif dalam pelaksanaan perpolisian masyarakat yaitu strukturisasi dan pembinaan perpolisian masyarakat, dukungan pimpinan kepada petugas, dan jaminan peningkatan karir bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi. Selain itu dari penelitian ini ada 7 faktor faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan model perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian yaitu tingkat pemahaman petugas  terhadap SKEP tentang perpolisian masyarakat, jumlah petugas perpolisian masyarakat, ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat, kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat, jaminan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat yang layak, kerjasama dengan lembaga donor dan pengalokasian anggaran daerah.

Saran yang diberikan bagi kepolisian sektor indralaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan model perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian di Kepolisian Sektor Indralaya pada tahun tahun mendatang adalah sebaiknya diadakan pelatihan bagi petugas perpolisian masyarakat di tingkat kepolisian sektor, jumlah petugas perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya ditambah sehingga setiap desa di layani oleh minimal satu orang petugas perpolisian masyarakat, ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat agar mereka dapat bertugas lebih nyaman, penambahan peralatan berupa kendaraan bermotor roda dua bagi petugas perpolisian masyarakat oleh kesatuan dan Adanya alokasi dana yang lebih memadai dari negara untuk pelaksanaan perpolisian masyarakat sehingga program program perpolisian masyarakat dapat berjalan lebih optimal, selain itu kerja sama dengan lembaga donor dalam bentuk masukan tentang kekurangan-kekurangan pelaksanaan perpolisian masyarakat serta bantuan pengalokasian dana dari pemerintah kabupaten.

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Pada bab ini peneliti akan menganalisis dan menginterpretasi data mengenai efektifitas pelaksanaan penerapan model perpolisian masyarakat di Kepolisian sektor Indralaya dengan berpedoman pada SK KAPOLRI No. POL: SKEP/737/X/2005 tentang penerapan model perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian. Berdasarkan pada uraian peneliti pada bab pertama, terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan model perpolisian masyarakat yaitu belum mencukupinya jumlah petugas perpolisian masyarakat yang ada di Kepolisian sektor Indralaya, banyak desa yang merupakan hasil pemekaran, sehingga sarana dan prasarana di desa belum optimal. Sarana prasarana yang dimiliki petugas perpolisian masyarakat seperti kendaraan bermotor, pos polisi dan alat komunikasi belum tersedia bahkan petugas pelaksana perpolisian masyarakat masih merangkap tugas dengan unit unit lain seperti reserse, buser intel dll. Adanya beberapa daerah yang tidak memiliki petugas perpolisian masyarakat mengakibatkan yang bertugas di daerah tersebut harus dirangkap oleh petugas perpolisian masyarakat dari desa yang dekat dengan desa tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK KAPOLRI No. POL: SKEP/737/X/2005.

Penulisan penelitian ini akan menganalisis indikator-indikator yang berhubungan dengan faktor-faktor mana saja yang menyebabkan ketidak-efektifan pelaksanaan model perpolisian masyarakat oleh Kepolisian sektor Indralaya tahun 2007, dimana indikator-indikator tersebut telah tercantum dalam definisi operasional. Indikator-indikator yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SK KAPOLRI No. POL: SKEP/737/X/2005 tentang penerapan model kepolisian masyarakat adalah:

  1. Bidang Kelembagaan
    1. Strukturisasi pembinaan perpolisian masyarakat di kepolisian Sektor Indralaya
    2. Tingkat pemahaman petugas terhadap SKEP tentang Perpolisian Masyarakat
    3. Dukungan pimpinan kepada petugas perpolisian masyarakat
  2. Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
    1. Jumlah petugas perpolisian masyarakat
    2. Ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat
    3. Jaminan peningkatan karier bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi
  3. Bidang Manajemen Logistik

-         Kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat

  1. Bidang Anggaran
    1. Jaminan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat yang layak
    2. Adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga donor
    3. Adanya dukungan alokasi anggaran daerah

Pengukuran faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan model perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian di Kepolisian Sektor Indralaya ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dari tanggal 2-6 maret 2009 kepada :

  1. Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir
  2. Bapak AKP Yuswar Efendi Selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya
  3. Bapak Briptu Gama Nigara Selaku Kepala Petugas Perpolisian Masyarakat Kepolisian sektor Indralaya

Selain itu, pengukuran yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan model perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 13 responden yaitu petugas perpolisian masyarakat yang diikuti dengan wawancara. Penyebaran kuisioner dilakukan mulai tanggal 2 s.d 8 Maret 2009. Berikut informasi tentang responden dalam penelitian ini.

Tabel 3.1

Identitas Responden Penelitian

No Responden

Nama Responden

Pangkat/NRP

Status

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Zainudin M. Zen

Hamyunus

LT. Silaban

Zumrowi

Ariyal Fikri

Danial Muqsith

Eko Priyanto

Eko Supriyono

Andi Isnaini

Iwan Haryanto

S. Pujiono

T. Silitonga

Supiyanto

Aiptu/59110637

Aiptu/65040407

Bripka/72120497

Bripka/75120389

Brigadir/79090055

Briptu/82030057

Briptu/84010891

Briptu/84110537

Briptu/86040010

Briptu/82111147

Bripda/59090369

Bripda/72260031

Bripda/59090369

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Petugas Polmas

Sumber Data Primer (diolah)

Berikut akan disajikan hasil temuan dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya :

3. 1. Analisis Kelembagaan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui cara unik Kepolisian Sektor Indralaya untuk menciptakan sebuah organisasi. Penempatan manusia sebagai bagian organisasi harus selaras dan relatif tetap. Agar penempatannya selaras maka harus ada pembagian tugas yang jelas dalam lembaga. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan tepat maka kerja suatu lembaga akan efektif. Selain pembagian tugas yang jelas, indikator struktur ini biasanya juga dipengaruhi oleh jumlah petugas dan dukungan dari pimpinan. Indikator struktur ini terdiri dari 3 item (sub indikator), masing-masing adalah analisis pelembagaan fungsi perpolisian masyarakat, analisis jumlah petugas yang menjadi perpolisian masyarakat dan analisis dukungan/motivasi pimpinan

3. 1. 1. Analisis Strukturisasi Pembinaan Perpolisian Masyarakat di Polsek Indralaya

Analisis strukturisasi perpolisian masyarakat amat di butuhkan. Dengan adanya strukturisasi maka ada pembagian tugas yang jelas dalam organisasi. Terwujudnya  strukturisasi yang jelas maka akan ada pembagian kerja yang jelas dan tepat dan dituangkan dalam Rengiat di Kepolisian Sektor  dapat disimpulkan bahwa dengan adanya suatu struktur maka organisasi dapat dikatakan efektif.

Mengenai strukturisasi pembinaan perpolisian masyarakat di Kepolisian sektor Indralaya dijelaskan oleh Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir, bahwa :

“Iya Petugas perpolisian telah distrukturkan, bagaimana kita bisa melaksanakan perpolisian masyarakat, dan juga bagaimana kita berkerja kalau tidak distruktur kan dalam kesatuan, disetiap Kapolsek kita minta agar membuat rengiat (rencana kegiatan) program perpolisian masyarakat ”.

Selain itu juga Bapak AKP Yuswar Efendi selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya, mengatakan bahwa

“Oh iya Dek, di Kepolisian Sektor Indralaya petugas perpolisian masyarakat telah distrukturkan dalam kepolisian sektor. Sesuai dengan SKEP Kapolri no 737 tentang perpolisian masyarakat. Bahkan kita telah membuat rengiat perpolisian masyarakat yang harus dilaporkan oleh petugas perpolisian masyarakat setiap bulannya”

Jika dilihat dari jawaban kedua informan maka terdapat kesamaan jawaban dengan petugas yaitu Bapak Briptu Gama Igama Selaku Kepala Perpolisian Masyarakat Kepolisian Sektor Indralaya yang mengatakan bahwa

“Betul, cuma pada kenyataannya di Kepolisian Sektor Indralaya ada petugas yang merangkap dari fungsi lain karena keterbatasan petugas.”

Berdasarkan ketiga jawaban tadi, mengenai strukturisasi yang telah berjalan dan dituangkan dalam rengiat di Kepolisian Sektor Indralaya namun petugas perpolisian masyarakat masih dirangkap oleh fungsi lain. Hal ini didukung dengan aturan dan keharusan adanya konsep kerja yang jelas.

Untuk mengetahui jawaban petugas perpolisian masyarakat tentang strukturisasi pembinaan perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya, dapat dilihat  pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Strukturisasi Pembinaan Perpolisian Masyarakat di Polsek Inderalaya.

Daftar pertanyaan

Alternatif jawaban

Frekuensi

Persentase

(%)

Apakah perpolisian masyarakat di kepolisian sektor telah memiliki sebuah unit/bidang  dalam struktur kepolisian sektor yang dituangkan rencana kegiatan perpolisian masyarakat?

Ya

13

100

Tidak

0

-

Jumlah

13

100

Sumber Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa 13 orang (100 %) responden menjawab “Iya”, dan tidak ada yang menjawab “Tidak”. Mengenai hal ini salah seorang petugas perpolisian masyarakat Bripda T. Silitonga mengemukakan bahwa: “Sudah distrukturkan, sebagai landasan kerja kami, sebagai landasan operasional dan dasar hukumnya Dek, mengenai rencana kegiatan setiap petugas perpolisian masyarakat harus melaporkan kegiatan yang dilaksanakan di desa binaanya perbulan”

Berdasarkan penjelasan informan dan responden dapat disimpulkan bahwa Strukturisasi pembinaan perpolisian masyarakat sudah sesuai dan telah berjalan dan distrukturkan di Kepolisian sektor Indralaya. Strukturisasi ini menjadikan perpolisian masyarakat menjadi konsep kerja yang harus dilaksanakan dan diprioritaskan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk rengiat perpolisian masyarakat.

3. 1. 2. Analisis Tingkat Pemahaman Petugas Terhadap SKEP Tentang Perpolisian Masyarakat.

Petugas perpolisian masyarakat hendaknya sangat memahami isi surat keputusan (SKEP) tentang perpolisian masyarakat tersebut, ini dimaksudkan agak mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan ketentuan-ketentaun yang ada di SKEP tersebut

Mengenai tingkat pemahaman petugas terhadap SKEP, dijelaskan oleh Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir

“Kalau dikatakan memahami tentang SKEP Perpolisian masyarakat, Petugas Perpolisian Masyarakat dikatakan masih kurang berjalan dan memahami karena minimnya sosialisasi tentang perpolisian masyarakat kepada petugas, oleh karena itu kita terus melakukan pembinaan. Pembinaan itu kita lakukan melalui kegiatan pertemuan sebulan atau tiga bulan sekali agar petugas memahami prinsip-prinsip Perpolisian Masyarakat dan dapat berjalan secara berangsur- angsur. Sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Polda”

Begitu juga Bapak AKP Yuswar Efendi selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya yang mengatakan bahwa :

“Secara administrasi perpolisian telah berjalan, namun banyak petugas yang belum begitu mengerti dengan prinsip-prinsip operasionalisasinya. Selain itu Menurut saya ada beberapa kendala yaitu susahnya anggota saya untuk mengerti kultur budaya dari masyarakat. Mungkin ini disebabkan Perpolisian Masyarakat ini masih baru”.

Hal ini juga sejalan dengan pengakuan Bapak Briptu Gama Igama Selaku Kepala Perpolisian Masyarakat Kepolisian Sektor Indralaya yang mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini masih terus berjalan, walaupun hal tersebut hanya sekedar laporan administrasi saja, karena ada tuntutan laporan dari rengiat bulanan kita oleh Polres. Laporan Perpolisian masyarakat kita laporkan ke Kapolres melalui petugas Perpolisian Masyarakat di desa masing masing meliputi apa saja yang berkaitan dengan tugas mereka di desa tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa petugas belum sepenuhnya memahami tentang SKEP 737 tentang kebijakan dan strategi penerapan perpolisian masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi tentang perpolisian masyarakat dan petugas belum mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan kultur masyarakat di desa tempat ia ditempatkan.

Untuk mengetahui jawaban petugas perpolisian masyarakat tentang tingkat pemahaman petugas terhadap skep tentang perpolisian masyarakat di kepolisian Sektor Indralaya, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3

Tingkat Pemahaman Petugas Terhadap Skep Tentang Perpolisian Masyarakat

Daftar pertanyaan

Alternatif jawaban

Frekuensi

Persentase

(%)

Apakah anda memahami isi SKEP No.Pol : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 oktober 2005 tentang penerapan model perpolisian masyarakat?

Ya

5

38.46

Tidak

8

61.54

Jumlah

13

100

Sumber Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa 5 orang (38.46 %) responden menjawab “Iya”, dan 8 orang (61.54 %) responden menjawab “Tidak”. Bagi mereka yang menjawab “Iya” beralasan bahwa petugas harus mengetahui dan memahami perpolisian masyarakat, bagaimana kita bisa menjalankan perpolisian masyarakat kalau tidak tahu apa dasarnya. Mengenai hal tersebut, salah seorang petugas Aiptu Hamyunus mengemukakan bahwa “Kita harus tahu dan paham tentang SKEP tersebut, kalau kita belum paham maka kita bertanya kepada kepala perpolisian masyarakat atau kepada kapolsek dan ada pelatihan terlebih dahulu di polres tahun kemaren jadi kita sudah mengerti”. Sedangkan untuk petugas yang menjawab “Tidak”, beralasan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan perpolisian masyarakat sehingga belum paham betul. Mengenai hal ini petugas perpolisian masyarakat Briptu Danial Muqsith berkata bahwa: “karena belum ada pelatihan tentang teknis masalah perpolisian masyarakat”. Sehingga pemahaman anggota Kepolisian sektor tentang perpolisian masyarakat tidak merata karena baru sebagian anggota kepolisian sektor yang mengikuti sosialisasi tentang perpolisian masyarakat.

Berdasarkan pendapat informan dan responden dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman petugas terhadap perpolisian masyarakat masih kurang. Hal ini bisa diketahui karena di Kepolisian sektor Indralaya pengadaan pelatihan bagi petugas perpolisian masyarakat tidak ada. Pelatihan hanya dilaksanakan di Polres, akibatnya tidak semua personil dapat mengikutinya selain itu petugas juga tidak mengerti mengenai kultur di desa mereka. Sehingga diharapkan ada pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan petugas mengenai perpolisian masyarakat.

3. 1. 3. Analisis Dukungan/Motivasi Pimpinan kepada Petugas

Motivasi sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan adanya motivasi, maka akan memotivasi dan memicu petugas untuk dapat lebih optimal dalam melaksanakan dan betugas pada desa binaannya.

Pengakuan atasan petugas perpolisian masyarakat Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir

“Untuk petugas Perpolisian Masyarakat sendiri terus kita berikan dukungan kepada mereka agar lebih baik, dengan cara seperti mereka kita ikutkan dalam pertemuan-pertemuan untuk memberikan penyuluhan atau pelatihan dalam rangka perpolisian masyarakat dan agar mereka lebih bersemangat, petugas perpolisian masyarakat kita berikan insentif”.

Sedangkan untuk apakah ada peningkatan kinerja setelah ada motivasi Kabag Bina Mitra menambahkan :

“Intinya tentu supaya meningkatkan kinerja petugas Perpolisian Masyarakat. Ya tentu dengan adanya motivasi tersebut, mereka lebih mengerti. Penyelesaikan kasus KDRT di Kepolisian Sektor Indralaya, sesuai dengan laporan yang di buat petugas Perpolisian Masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya merupakan salah satu buktinya.”

Kepala Kepolisian Sektor Indralaya, Bapak AKP Yuswar Efendi juga menyatakan mengenai dukungan kepada petugas, bahwa:

“Ada dek, bagi petugas Perpolisian Masyarakat kita berikan dorongan terus agar dia sering melakukan kunjungan ke desa binaannya, selain itu kita berikan uang bensin agar mereka mau berada di desa binaannya tersebut.”

Untuk efek dari dukungan tadi ia menambahkan bahwa:

“Ya tentu. Mulai bulan bulan terakhir ini laporan yang mereka berikan telah ada secara rutin, sehingga saya dapat mengontrol kondisi kamtibmas yang ada di desa mereka, sebagai contoh di desa Pulau Semambu di Kecamatan Indralaya Utara ada kasus KDRT yang diselesaikan secara kekeluargaan bersama petugas Perpolisian Masyarakat”

Hal ini juga sejalan dengan pengakuan Kepala Petugas Perpolisian Masyarakat Briptu Gama Igama  yang menyatakan bahwa:

“Ada. Dukungan itu ada, karena begini program perpolisian masyarakat ini sendiri datang dari pimpinan kita yang teratas, sehingga pelaksanaan nya dibantu dengan aturan yang juga datang dari pimpinan kita”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa dukungan kepada petugas sangat mempengaruhi petugas dalam bertugas. Pimpinan kesatuan memberikan apresiasi yang tinggi paling tidak ucapan terima kasih dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Kamtibmas. Dengan adanya dukungan maka petugas lebih giat dalam bekerja, memiliki semangat untuk melaksanakan Rengiat (Rencana Kegiatan) ketika datang kedesa, tidak hanya rutinitas tugas saja.

Untuk mengetahui jawaban petugas perpolisian masyarakat tentang dukungan pimpinan  kepada petugas perpolisian masyarakat kepolisian Sektor Indralaya, dapat dilihat  pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Dukungan Pimpinan Kepada Petugas

Daftar pertanyaan

Alternatif jawaban

Frekuensi

Persentase

(%)

Apakah Kapolsek mendukung secara positif kegiatan-kegiatan yang anda laksanakan dalam perpolisian masyarakat?

Ya

13

100

Tidak

0

-

Jumlah

13

100

Sumber Data Primer (diolah)

Berdasarkat tabel tersebut dapat dilihat bahwa 13 orang (100 %) responden menjawab “Iya”, dan tidak ada yang menjawab “Tidak”. Mengenai hal ini salah seorang petugas perpolisian masyarakat, Bripka Zumrowi, mengatakan “Untuk dukungan dari kapolsek sudah sangat baik, berupa dorongan semangat, insentif bagi petugas, penilaian dari atasan siapa tahu kalau kerja kita baik bisa naik jabatan, kadang-kadang masyarakat memberikan kepada kita ongkos jalan agar kita lebih sering ke desa”.

Berdasarkan pendapat informan dan responden dapat diketahui bahwa dukungan pimpinan kepada petugas telah berjalan efektif dan optimal. Hal ini dikarenakan semua petugas harus memiliki motivasi yang baik agar mampu bekerja dengan optimal.

3. 2. Analisis Manajemen Sumber Daya manusia

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan terhadap SDM tersebut di kepolisian sektor indralaya. Dalam melaksanakan perpolisian masyarakat, Indikator manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari 3 item (sub indikator), masing-masing adalah sub indikator jumlah petugas perpolisian masyarakat, sub indikator ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat dan sub indikator jaminan peningkatan karier bagi petugas Perpolisian masyarakat yang berprestasi.

3. 2. 1. Analisis Jumlah Petugas Perpolisian masyarakat

Jumlah petugas dalam pelaksanaan suatu program juga mempengaruhi pelaksanaan program dalam suatu birokrasi. makin banyak petugas yang menjalankan suatu kegiatan maka akan semakin banyak masyarakat yang di jangkau dan terlayani. petugas perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya hanya terdiri dari 13 orang petugas perpolisian masyarakat yang di rangkap oleh petugas babinkamtibmas

Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir, menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai jumlah petugas itu jelas kurang, polsek indralaya mempunyai 13 petugas perpolisian masyarakat idealnya setiap desa ditugasi oleh satu orang petugas Perpolisian Masyarakat, sehingga personil yang dilibatkan ada yang dua desa satu orang ada dan yang tiga desa satu orang”.

Kekurangan petugas itu menurutnya:

“Ya jelas ada pengaruh, soalnya semestinya dia tugas Serse ditugaskan di Perpolisian Masyarakat, jadi misalnya ada kerjaan Serse di kantor sehingga dia tidak turun kelapangan. Jadi hal tersebut kurang efektif. Harapan kita kedepan personel kita bertambah dan jumlah petugas Perpolisian Masyarakat sesuai dengan jumlah desa”.

Mengenai jumlah petugas Bapak AKP Yuswar Efendi  selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya yang menyatakan bahwa :

“Belum dek. Bagaimana mau dibilang cukup, idealnya kan satu petugas Perpolisian Masyarakat membina satu desa, sedangkan di wilayah hukum kita ada 36 desa tentunya jumlah petugas yang ada sangat kurang dengan petugas Perpolisian Masyarakat yang hanya ada 13 orang”.

Beliau menyatakan bahwa minimnya petugas perpolisian masyarakat menyebabkan:

“Tentu sangat mempengaruhi. Anggota saya yang berjumlah 13 orang yang semestinya bertugas di sebelas desa terpaksa merangkap di 36 desa sehingga Perpolisian Masyarakatnya tidak berjalan optimal. Sehingga ada desa yang hanya sesekali di kunjungi petugas”.

Hai itu juga sejalan dengan pengakuan Briptu Gama Igama Selaku Kepala Perpolisian Masyarakat Kepolisian Sektor Indralaya, dia mengatakan :

“Belum, karena dari 36 desa di Kepolisian Sektor Indralaya, kita hanya memiliki 13 petugas sehingga untuk desa yang tidak ada petugasnya dirangkap oleh petugas Perpolisian Masyarakat itu sendiri.

Sangat mempengaruhi dek, bagaimana bisa terlaksana dengan efektif kalau jumlah petugasnya saja tidak sebanyak dengan jumlah desa yang ada, logikanya saja hal yang Minus pasti gak optimal. Iya kan?”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa jumlah petugas masih sangat kurang dibandingkan jumlah desa, petugas perpolisian masyarakat masih sangat minim dan kurang. Hal ini dapat kita lihat karena, menurut Skep No 737 tahun 2005 jumlah minimal petugas perpolisian di desa/kelurahan minimal memiliki seorang petugas perpolisian masyarakat sedangkan di Kepolisian Sektor Indralaya jumlah petugas yang ada sebanyak 13 orang yang harus bertugas di 36 desa diwilayah hukum Kepolisian Sektor Indralaya, sehingga petugas merangkap membina 2 sampai 3 desa.

Untuk mengetahui jawaban petugas perpolisian masyarakat tentang jumlah petugas perpolisian masyarakat di kepolisian Sektor Indralaya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Jumlah Petugas Perpolisian Masyarakat

Daftar pertanyaan

Alternatif jawaban

Frekuensi

Persentase

(%)

Apakah Jumlah petugas yang ditetapkan dalam rangka tugas Perpolisian masyarakat telah sesuai dengan SKEP No.Pol : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 oktober 2005?

Ya

0

-

Tidak

13

100

Jumlah

13

100

Sumber Data Primer (diolah)

Berdasarkat tabel tersebut dapat dilihat bahwa 13 orang (100 %) responden menjawab “Tidak”, dan tidak ada yang menjawab “Iya”. Mengenai hal ini salah seorang petugas perpolisian masyarakat, Bripka Zumrowi mengatakan “Sangat kurang, jumlah petugas tidak sesuai dengan desa dan jumlah masyarakat”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas perpolisian masyarakat masih belum sesuai, karena terlalu minim dan sedikit sehingga petugas masih merangkap, satu petugas merangkap dua sampai dengan tiga desa. Karena minim atau sedikitnya jumlah petugas tersebut maka bisa dikatakan jumlah petugas  perpolisian masyarakat masih belum memadai.

3. 2. 2. Analisis Ketepatan Pembagian Petugas Perpolisian Masyarakat

Untuk melaksanakan suatu tugas maka dibutuhkan petugas petugas yang tepat. Dengan adanya ketepatan penentuan petugas ini maka tugas-tugas yang dilimpahkan pada petugas yang bersangkutan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana. Apabila suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana maka dapat dikatakan efektif.

Mengenai ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat tersebut dijelaskan Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir:

“Dasarnya adalah SKEP Kapolri No 737 tentang Perpolisian Masyarakat, selain itu banyak kriteria yang utama adalah petugas tersebut bisa ngomong. Dalam arti bisa berbicara dengan masyarakat bukan asal ngomong, petugas harus bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mempunyai ilmu pengetahuan tentang Perpolisian Masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas bisa berjalan dengan baik dan memenuhi syarat dalam pelaksanan Perpolisian Masyarakat.”

Ketika ditanyakan apakah ketepatan pembagian itu mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat beliau menambahkan:

“Jelas mempengaruh,. dengan dengan penentuan yang lebih baik oleh Kapolsek yang tahu kemauan petugas Perpolisian Masyarakatnya, maka petugas tidak enggan ke desa tempat petugas ditempatkan.”

Bapak AKP Yuswar Efendi selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya menyebutkan bahwa “Ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat dasarnya adalah SKEP 737. Selain itu kita tentukan berdasarkan domisili petugas”, Beliau menambahkan, “Kalau petugas yang ditentukan, rumahnya jauh dengan desa tempat mereka ditempatkan tentu ia akan enggan untuk tinggal di desa tempat ia ditempatkan, tapi mau diapakan lagi jumlah petugas kita sedikit”.

Hal itu senada dengan pengakuan Kepala Perpolisian Masyarakat Kepolisian Sektor Indralaya, Briptu Gama Igama yang menyebutkan bahwa

“Jadi begini, yang menetukan petugas perpolisian masyarakat adalah pimpinan kita yaitu Kapolsek melalui Kapolres up kabag bina mitra ogan ilir. Dasar penentuan untuk kami yang tiga belas orang petugas Perpolisian Masyarakat ada SKEP (surat keputusan) petugas Perpolisian Masyarakat dari Bapak Kapolres, namun untuk petugas yang merangkap di Kepolisian Sektor indralaya ditetapkan melalui SPRINT (surat Perintah) Kapolsek Sektor. Dengan dasar pengalaman dan kemampuan petugas perpolisian masyarakat tadi. Tapi karena banyak desa yang jauh banyak petugas yang mengeluh.”

Berdasarkan ketiga jawaban tersebut maka dapat dikatakan bahwa penentuan petugas pemungut retribusi telah sesuai dengan yang semestinya. Ini karena penentuan petugas yaitu melalui Kapolsek kemudian disetujui oleh Kabag Bina Mitra. Namun menurut pengakuan Bapak Kapolsek, AKP Yuswar Efendi dan Kepala Perpolisian Masyarakat, masih banyak petugas yang mengeluh karena desa yang ditugaskan terlalu jauh.

Untuk mengetahui jawaban petugas perpolisian masyarakat tentang ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Ketepatan Pembagian Petugas Perpolisian Masyarakat

Daftar pertanyaan

Alternatif

jawaban

Frekuensi

Persentase

(%)

Apakah pemilihan desa/kelurahan petugas Perpolisian masyarakat telah sesuai dengan SKEP No. Pol : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005?

Ya

5

38.46

Tidak

8

61.54

Jumlah

13

100

Sumber Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa 5 orang (38.46 %) responden menjawab “Iya”, dan 8 orang (61.54 %) responden menjawab “Tidak”, bagi mereka yang menjawab Ya beralasan bahwa penempatan desa telah sesuai karena relatif mudah menjangkaunya.  Mengenai hal ini salah seorang petugas perpolisian masyarakat Aiptu Hamyunus, mengemukakan “Petugas perpolisian masyarakat telah ditempatkan dengan baik, selain itu desa tersebut menerima saya tidak mengalami kesulitan ketika mengidentifikasi kamtibmas di desa-desa tersebut”. Sedangkan bagi mereka yang menjawab tidak, mengatakan jarak desa yang berjauhan. Apalagi ada desa yang ditempuh harus menggunakan speed. Mengenai hal ini bapak Briptu Iwan Hayanto mengemukakan bahwa: “Jarak desa yang jauh menyebabkan saya jarang datang ke desa binaan, selain itu juga harus ditempuh dengan speed”.

Berdasarkan pendapat informan dan responden maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat belum sesuai hal ini dikarenakan jauhnya jarak desa dengan domisili petugas, sehingga petugas jarang kedesa binaannya.

3. 2. 3. Analisis Jaminan Peningkatan Karier bagi Petugas Perpolisian Masyarakat yang Berprestasi

Jaminan peningkatan karier bagi petugas perpolisian masyarakat tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat. Dengan terjaminnya kariernya, maka semakin efektif kerja petugas perpolisian masyarakat itu sendiri karena mereka semakin termotivasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Mengenai jaminan peningkatan karier tersebut dijelaskan oleh Bapak AKP Ismir Wahab selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir:

“Oh iya, kalau sesuai dengan waktu dan kriteria yang ditentukan, petugas akan naik pangkat, asal ia jangan ada kasus. Sesuai dengan usulan Kapolsek masing-masing. kenaikan karir jelas ada, kalau kesempatan naik pangkat petugas PERPOLISIAN masyarakat dipenuhi, maka mereka akan lebih terfokus dalam menjalankan tugasnya secara baik.”

Hal ini juga sejalan dengan pengakuan Bapak AKP Yuswar Efendi selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya bahwa:

“Oh tentu, petugas Perpolisian Masyarakat yang memiliki prestasi yang bagus tentunya akan kita berikan penghargaan yang pantas, tidak ada perbedaan dengan petugas pada fungsi fungsi lainnya, saya berikan penilaian positif dalam kenaikan pangkat dan jabatannya. Motivasi itu datangnya dari diri sendiri, tapi kalau ada kesempatan karier yang lebih baik juga bisa memotivasi petugas secara tidak langsung”

Hal itu juga sejalan dengan pengakuan Briptu Gama Igama Selaku kepala perpolisian masyarakat, Kepolisian Sektor Indralaya yang mengatakan bahwa:

“Setiap pelaksanaan tugas, asalkan kita berkinerja bagus kemudian ada penilaian plus dari pimpinan, pasti kita cepat naik pangkat, apalagi Perpolisian Masyarakat ini di polri sedang gencar-gencarnya tentu memiliki kesempatan yang lebih bagus. Dalam bentuk cepatnya petugas kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan dalam tugasnya di kepolisian.

Dengan adanya penghargaan tadi maka anggota perpolisian masyarakat akan terpacu untuk menambah ilmunya mengenai perpolisian masyarakat, kami lebih memahami dan menguasai tentang ilmu perpolisian kami ini tentu dengan bertambah ilmu akan memperbaiki pola pelaksanaan perpolisian masyarakat tadi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa informan menyebutkan bahwa semua petugas perpolisian masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam kenaikan pangkat dan karier, pimpinan menyadari bahwa dengan terjaminnya peningkatan karier bagi petugas akan membuat petugas lebih terpacu untuk memahami tugas dan fungsi perpolisian masyarakat

Untuk mengetahui jawaban petugas perpolisian masyarakat tentang jaminan peningkatan karier bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi di Kepolisian Sektor Indralaya, dapat dilihat  pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Jaminan Peningkatan Karier Bagi Petugas Perpolisian Masyarakat Yang Berprestasi

Daftar pertanyaan

Alternatif

jawaban

Frekuensi

Persentase

(%)

Apakah ketika menjadi petugas Perpolisian masyarakat karir anda jaminan kenaikan pangkat secara baik?

Ya

9

69.23

Tidak

4

30.77

Jumlah

13

100

Sumber Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa 9 orang (69.23 %) responden menjawab “Iya”, dan 4 orang (30.77 %) responden menjawab “Tidak”, bagi mereka yang menjawab tidak, beralasan bahwa tidak ada pengaruh sama sekali bagi peningkatan karier, sama saja. Mengenai hal ini petugas perpolisain masyarakat Briptu Andi Isnaini mengatakan bahwa: “Tidak ada kenaikan sama sekali, biasa-biasa saja kok” sedangkan petugas menjawab “Iya” mengatakan bahwa mereka merasa diperhatikan ketika menjadi petugas perpolisian masyarakat. Mengenai hal ini petugas perpolisian masyarakat Bripka Zumrowi mengatakan “Pak Kapolsek memberikan apresiasi yang baik kepada saya, Bapak Kapolsek menyetujui usul kenaikan pangkat yang diajukan ke pimpinan ketika saya menjadi petugas perpolisian masyarakat. Tapi memang tidak semua petugas yang diusulkan disetujui dalam kenaikan pangkatnya. Kenaikan tersebut dilihat berdasarkan kinerja dan kondisi kamtibmas di desa binaannya.”

Berdasarkan pendapat informan dan responden dapat disimpulkan bahwa jaminan peningkatan karier bagi petugas perpolisiaan masyarakat telah berjalan dengan dan mendapat perhatian dengan baik, karena petugas perpolisian masyarakat disetujui usulan kenaikan pangkatnya oleh Kapolsek, namun Kapolsek tidak begitu saja menyetujui usul kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu dilihat prestasinya dengan menilai kinerja dan kondisi Kamtibmas di desa binaannya.

3. 3. Analisis Manajemen Logistik

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan perpolisian masyarakat oleh kepolisisan sektor indralaya  apakah sudah memadai atau belum. Dengan memadainya peralatan yang disediakan, maka secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran pelaksanaan perpolisian masyarakat. Analisis manajemen logistik ini terdiri dari 1 item (sub Indikator), yaitu indikator kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat.

  • Analisis Kesesuaian Peralatan yang Digunakan dalam Perpolisian Masyarakat

Peralatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kegiatan. Adanya peralatan yang baik dan mencukupi akan membantu meringankan pekerjaan dari petugas perpolisian masyarakat. Adanya peralatan yang memadai akan mempengaruhi efektifitas petugas dalam melaksanaan perpolisian masyarakat.

Mengenai kesesuaian peralatan yang digunakan dalam Perpolisian Masyarakat dijelaskan oleh Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir :

“Untuk peralatan masih minim sekali, di Kepolisian Sektor Indralaya peralatan hanya empat motor, itu pun tidak mencukupi. Semestinya kan satu petugas memiliki satu ranmor roda dua.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak AKP Yuswar Efendi selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya bahwa:

“Untuk ranmor Perpolisian Masyarakat kita mempunyai 4 kendaraan roda dua yang digunakan petugas Perpolisian Masyarakat masih sangat kurang. Idealnya kan setiap petugas Perpolisian Masyarakat memiliki satu kendaraan roda dua, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik.”

Hal itu juga sejalan dengan pengakuan Briptu Gama Igama selaku Kepala perpolisian masyarakat Kepolisian Sektor Indralaya yang mengatakan bahwa:

“Untuk ranmor kita, ada dua untuk roda dua, sedangkan untuk roda empat kita gunakan mobil patroli yang kita pinjam, tetapi secara umum untuk peralatan belum mencukupi, idealnya satu orang petugas memiliki satu roda dua sehingga mereka lebih sering berada di desa mereka, sehingga tidak menghambat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah peralatan yang digunakan masih minim dan kualitasnya belum cukup baik.

Untuk mengetahui jawaban petugas perpolisian masyarakat tentang kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Kesesuaian Peralatan yang Digunakan Dalam Perpolisian Masyarakat.

Daftar pertanyaan

Alternatif

Jawaban

Frekuensi

Persentase

(%)

Apakah jumlah sarana prasarana yang anda rasakan telah mencukupi untuk kegiatan Perpolisian masyarakat?

Ya

0

-

Tidak

13

100

Jumlah

13

100

Sumber Data Primer (diolah)

Berdasarkat tabel tersebut dapat dilihat bahwa 13 orang (100 %) responden menjawab “Tidak”, dan tidak ada yang menjawab “Iya”. Mengenai hal ini salah seorang petugas perpolisian masyarakat, Bripka Zumrowi mengemukakan bahwa :

“Ya itu tadi dek, Cuma ada 4 Motor dinas, itupun digunakan secara bergantian, itu pun motor yang ada sering digunakan untuk patroli bila ada razia. Sehingga kita harus menunggu razia selesai jika ingin ke desa binaan.  Sehingga kami sering menggunakan motor pribadi”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat masih belum memadai, hal ini dikarenakan hanya ada 4 kendaraaan roda dua. Itupun sering di gunakan jika ada razia gabungan, sehingga petugas perpolisian masyarakat masih menggunakan kendaraan sendiri ketiga akan kedesa binaannya.

3. 4. Analisis Bidang Anggaran

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh bidang anggaran baik itu anggaran yang disediakan secara internal, maupun anggaran yag berasal dari eksternal.  Dalam hal ini jaminan anggaran yang layak, kerjasama dengan lembaga donor dan pengalokasian anggaran daerah di Kepolisian Sektor Indralaya. Indikator bidang anggaran ini terdiri dari 3 item (sub indikator), masing masing adalah: sub indikator jaminan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat yang layak, sub indikator kerjasama dengan lembaga donor, dan sub indikator pengalokasian anggaran pemerintah daerah untuk perpolisian masyarakat

3. 4. 1. Analisis Anggaran Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat yang Layak

Anggaran dana dalam pelaksanaan harus layak, hal ini dimaksudkan agar petugas tidak merasa dirugikan. Alokasi dana yang pantas untuk biaya operasional bagi pelaksanaan perpolisian masyarakat tentu akan mendorong optimalisasi tujuan perpolisian masyarakat.

Mengenai kelayakan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat, Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kepala Bagian Bina Mitra Polres Ogan Ilir menjelaskan: “Ada sudah, dalam RKL telah ditentukan, tapi menurut secara normal biaya itu belum layak dan perlu di tingkatkan lagi. Biaya itu sudah termasuk kesemua bidang bidang tadi. Sudah direncanakan dalam rapat koordinasi dalam perpolisian masyarakat di Kepolisian sektor masing-masing”.

Mengenai kelayakan anggaran perpolisian masyarakat, juga dijelaskan Bapak AKP Yuswar Efendi selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya, bahwa: “Sudah ada dalam anggaran khusus kita untuk Perpolisian Masyarakat, tapi untuk dananya masih kurang untuk biaya operasional, jadi kalau bisa lebih ditingkat untuk tahun-tahun kedepan.”

Hal itu juga sejalan dengan pengakuan Briptu Gama Igama Selaku Kepala Perpolisian Masyarakat Kepolisian Sektor Indralaya yang mengatakan bahwa: “Ada namun untuk pengalokasian anggaran tadi hanya ada untuk sosialisasi, untuk makanan ringan dan minuman pada kegiatan sosialisasi. Tidak mencukupi untuk membantu petugas bertugas ke desa binaannya”.

Jadi dapat disimpulkan anggaran perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya belum layak karena anggaran yang ada kurang untuk biaya operasional dan tidak mencukupi untuk optimalisasi tujuan perpolisian masyarakat. Harapannya ada perbaikan mengenai biaya operasional perpolisian masyarakat sehingga petugas lebih terstimulus dalam melaksanakan tugasnya. Namun walaupun terbatas, petugas masih melaksanakan tugas dengan datang ke desa binaannya.

3. 4. 2. Analisis Kerjasama dengan Lembaga Donor

Adanya Faktor eksternal bertujuan bagaimana pengaruh lingkuangan ekstern dalam hal ini kerjasama dengan lembaga donor yang ada mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya.

Mengenai kerjasama dengan lembaga donor di Kepolisian sektor Indralaya dijelaskan oleh Bapak AKP Ismir Wahab Selaku Kabag Bina Mitra Polres Ogan Ilir, bahwa: “Selama ini belum ada biaya hasil kerja sama dengan lembaga donor. Tetapi kalau dari masyarakat telah ada, namun bantuan hanya berupa makan dan minuman ringan pada kegiatan sosialisasi”.

Hampir sama dengan kabag bina mitra, Bapak AKP Yuswar Efendi  selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya juga menyebutkan: “Begini perpolisian masyarakat ini memang mempunyai anggaran khusus dari polres, namun pada pelaksanaan dilapangan sering kali kepala desa membantu pengadaan makanan dan minuman ringan untuk sosialisasi di desa mereka. Tidak ada dukungan biaya dari masyarakat”.

Hal itu juga sejalan dengan pengakuan Briptu Gama Igama Selaku Kepala Perpolisian Masyarakat Kepolisian Sektor Indralaya yang mengatakan bahwa: “Tidak ada, kecuali ada beberapa dari kepala desa ini terkadang ada menyediakan air minum dan makanan ringan ala kadarnya ketika sosialisasi Perpolisian Masyarakat dilaksanakan didesanya”. Ia menilai jika ada tentu Secara tidak langsung tentu mempengaruhi karena tentu akan menyebabkan masyarakat akan sangat menerima polisi akibat adanya respon dari tokoh masyarakat tadi

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama dengan lembaga donor di Kepolisian Sektor Indralaya belum ada, hal ini dikarenakan perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya tidak melaksanakan kerjasama sama sekali, kerja sama dengan kelompok masyarakat hanya dilakukan dengan kepala desa, itu pun hanya dalam bentuk bantuan makanan ringan dan minuman ringan untuk pelaksanaan perpolisian masyarakat.

3. 4. 3. Analisis Pengalokasian Anggaran Pemerintah Daerah untuk Perpolisian Masyarakat.

Pemerintah daerah mempunyai peranan yang amat penting, sebagai bentuk partisipasi untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berupa alokasi anggaran dari pemerintah daerah diketahui dari penjelasan Kabag Bina Mitra Polres Ogan Ilir.

Kabag Bina Mitra Polres Ogan Ilir Bapak AKP Ismir Wahab mengenai bantuan anggaran dari pemerintah daerah menyatakan “Kalau tahun kemaren itu ada, dalam bentuk bantuan dana untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba bekerja sama dengan BNK”

Selain itu, Bapak AKP Yuswar Efendi selaku Kepala Kepolisian Sektor Indralaya menyatakan mengenai kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, beliau menyatakan:

“Kalau dari pemerintah daerah, khusus untuk perpolisian masyarakat belum ada dek. Padahal jika ada dukungan tentu akan lebih baik untuk pelaksanaan Perpolisian Masyarakat. Mungkin jika ada akan lebih membantu, ya tentulah kalau dana lebih besar kita akan dapat memberikan insentif lebih layak kepada petugas Perpolisian Masyarakat berdasarkan jauh-dekat desanya bukan disama ratakan sehingga petugas akan lebih termotivasi”

Hal itu juga sejalan dengan pengakuan Briptu Gama Igama Selaku kepala perpolisian masyarakat Kepolisian Sektor Indralaya yang mengatakan bahwa: “Kalau dari pemerintah daerah tidak ada bantuan dana untuk kegiatan Perpolisian Masyarakat, tapi saya tidak tahu untuk bidang bidang lain”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengalokasian Anggaran Pemerintah Daerah oleh pemerintah daerah untuk kepolisian sektor indralaya belum ada, hal ini dikarenakan bantuan yang ada hanya untuk tingkat polres saja bukan untuk kepolisian sektor.

3. 5. Temuan Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitia yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisa data kualitatif yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data  serta menarik kesimpulan/Verifikasi (Mathew dan huberman, 1992 :20). Untuk kepentingan chross check data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada 13 orang petugas lapangan perpolisian masyarakat. Teknik analisa kuantitatif adalah tabel distribusi frekuensi (faisal. 1992 :169). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang faktor faktor mana sajakah yang menyebabkan ketidak-efektifan pelaksanaan Perpolisian Masyarakat dalam tugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Indralaya tahun 2007 sehingga hasil temuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian dimasa mendatang.

Hasil analisis dari wawancara, kuisioner dan observasi mengenai faktor faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian pada Kepolisian sektor Indralaya tahun 2007, memberikan temuan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Temuan Penelitian

No

Indikator

Sub Indikator

Efektif

Tidak Efektif

1. Bidang Kelembagaan

  1. Strukturisasi pembinaan perpolisian masyarakat di Polsek Inderalaya.

ü             

  1. Tingkat Pemahaman petugas terhadap SKEP Tentang Perpolisian Masyarakat

ü                 

  1. Dukungan pimpinan kepada petugas

ü             

  1. 2. Bidang manajemen Sumber daya manusia

  1. Jumlah petugas perpolisian masyarakat

ü                 

  1. Ketepatan pembagian petugas Perpolisian Masyarakat

ü                 

  1. Jaminan peningkatan karier bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi

ü             

3. Bidang Manajemen Logistik
  • Kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat.

ü                 

  1. 4. Bidang Anggaran
    1. Jaminan Anggaran Pelaksanaan Perpolisian masyarakat yang layak

ü                 

  1. Kerjasama dengan lembaga donor

ü                 

  1. Pengalokasian anggaran daerah

ü                 

Sumber Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 10 sub indikator pelaksanaan perpolisian masyarakat yang diukur maka terdapat :

1)      Tujuh Sub Indikator yang tidak efektif yaitu:

  • Tingkat pemahaman petugas terhadap SKEP tentang Perpolisian masyarakat.
  • Jumlah petugas perpolisian masyarakat.
  • Ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat.
  • Kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat.
  • Jaminan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat yang layak.
  • Kerjasama dengan lembaga donor.
  • Pengalokasian anggaran daerah.

Sub indikator tersebut dikatakan tidak efektif pelaksanaannya karena tingkat pemahaman petugas perpolisian masyarakat masih sangat rendah, selain itu karena tidak adanya kesesuaian antara jumlah desa dan jumlah petugas perpolisian masyarakat, pembagian petugas perpolisian masyarakat yang tidak sesuai dengan domisili mereka. Selain itu peralatan dan alokasi anggaran yang tidak layak dalam pelaksanaan perpolisain masyarakat, serta tidak adanya kerjasama dan pengalokasian dana di Kepolisian Sektor Indralaya

2)      Tiga Sub Indikator yang efektif yaitu

  • Strukturisasi pembinaan perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Inderalaya
    • Dukungan pimpinan kepada petugas
    • Jaminan peningkatan karier bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi

Sub indikator tersebut dkatakan efektif karena adanya strukturisasi pembinaan petugas perpolisian masyarakat yang baik di Kepolisian Sektor Indralaya, adanya dukungan dan apresiasi yang positif bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi. Serta adanya jaminan peningkatan yang baik karier yang baik bagi perpolisian masyarakat yan sesuai dengan Skep Kapolri 737 tentang pelaksaaan perpolisian masyarakat pada tugas kepolisian.

Berdasarkan 10 sub indikator yang dikemukakan maka terdapat 7 sub indikator yang tidak efektif dan 3 sub indikator yang efektif. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diketahui ada 7 faktor faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanan perpolisian masyarakat pada tugas kepolisian di Kepolisian Sektor Indralaya yaitu tingkat pemahaman petugas terhadap SKEP tentang perpolisian masyarakat, jumlah petugas perpolisian masyarakat, ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat, kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat, jaminan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat yang layak, kerjasama dengan lembaga donor, pengalokasian anggaran daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya maka, didapatlah hasil tentang penilaian faktor-faktor efektivitas pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian oleh petugas kepolisian di Kepolisian Sektor Indralaya yang diukur dari empat indikator yang terdiri dari 10 sub indikator.

Berdasarkan dari 10 sub indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya maka terdapat :

1)      Tiga sub indikator yang efektif yaitu

  • Strukturisasi pembinaan perpolisian masyarakat di Polsek Inderalaya
    • Dukungan pimpinan kepada petugas
    • Jaminan peningkatan karier bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi

Sub indikator tersebut dikatakan efektif karena adanya strukturisasi pembinaan petugas perpolisian masyarakat yang baik di Kepolisian Sektor Indralaya dengan dituangkannya program perpolisian masyarakat dalam rengiat bulanan, adanya dukungan dan apresiasi yang positif bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi. Serta adanya jaminan peningkatan yang baik karier yang baik bagi perpolisian masyarakat yang sesuai dengan Skep Kapolri 737 tentang pelaksaaan perpolisian masyarakat pada tugas kepolisian.

2)      Tujuh sub indikator yang tidak efektif yaitu:

  • Tingkat pemahaman petugas terhadap SKEP tentang perpolisian masyarakat.
    • Jumlah petugas perpolisian masyarakat.
    • Ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat.
  • Kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat.
    • Jaminan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat yang layak.
    • Kerjasama dengan lembaga donor.
    • Pengalokasian anggaran daerah.

Sub indikator tersebut dikatakan tidak efektif pelaksanaannya karena tingkat pemahaman petugas perpolisian masyarakat masih sangat rendah karena belum semua petugas perpolisian masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya yang mengikuti pelatihan, selain itu karena tidak  kesesuaian jumlah petugas perpolisian masyarakat dan jumlah desa diwilayah hukum Polsek Indralaya, pembagian petugas perpolisian masyarakat yang kurang memperhatikan dengan domisili mereka, jumlah kendaraan operasional perpolisian masyarakat yang minim bagi pelaksanaan perpolisian masyarakat, belum adanya pengalokasian anggaran perpolisian masyarakat yang layak dan mencukupi, belum ada kerja sama dengan lembaga donatur baik lokal maupun nasional dan belum adanya bantuan operasional dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bagi Kepolisian Sektor Indralaya untuk pelaksanaan perpolisian masyarakat.

Berdasarkan 10 sub indikator yang dikemukakan maka terdapat 7 sub indikator yang tidak efektif dan 3 sub indikator yang efektif. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pelaksanaan perpolisian masyarakat oleh petugas kepolisian di Kepolisian Sektor Indralaya belum berjalan efektif karena dari 10 sub indikator (100 %) yang digunakan untuk mengidentifikasi terdapat 7 sub indikator (70 %) yang belum berjalan atau tidak optimal dalam pelaksanaannya, hanya 3 sub indikator (30%) saja yang telah dipahami dan berjalan dengan baik. 3 faktor yang efektif dalam pelaksanaan perpolisian masyarakat yaitu strukturisasi dan pembinaan perpolisian masyarakat, dukungan pimpinan kepada petugas, dan jaminan peningkatan karir bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi dan ada 7 faktor faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanan perpolisian masyarakat pada tugas kepolisian di kepolisian sektor Indralaya yaitu tingkat pemahaman petugas terhadap SKEP tentang perpolisian masyarakat, jumlah petugas perpolisian masyarakat, ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat, kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat, jaminan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat yang layak, kerjasama dengan lembaga donor, pengalokasian anggaran daerah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka apa yang disarankan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian di Kepolisian Sektor Indralaya dan kepolisian-kepolisian sektor yang lain di wilayah kepolisian Resor Ogan Ilir pada tahun tahun mendatang.

Saran bagi Kepolisian Sektor Indralaya untuk meningkatkan efektifitas perpolisian masyarakat oleh petugas perpolisian masyarakat di Polsek Indralaya pada tahun-tahun mendatang adalah:

  1. Sebaiknya diadakan pelatihan bagi petugas perpolisian masyarakat di tingkat polsek agar petugas dapat lebih memahami mengenai fungsi dan tugasnya dan lebih bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, dalam hal ini anggota Polsek yang belum mengikuti pelatihan perpolisian masyarakat diikutsertakan dalam pelatihan agar terdapat penyamaan persepsi di antara petugas kepolisian tentang Perpolisian Masyarakat tersebut.
  2. Sebaiknya jumlah petugas perpolisisan masyarakat di Kepolisian Sektor Indralaya ditambah sehingga setiap desa di layani oleh satu orang petugas perpolisian masyarakat,
  3. ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat yang disesuaikan dengan domisili petugas perpolisian masyarakat berada, agar mereka dapat bertugas lebih nyaman.
  4. Penambahan peralatan berupa kendaraan bermotor roda dua bagi petugas perpolisian masyarakat oleh kesatuan. Sehingga petugas perpolisian masyarakat dapat bertugas lebih intens kedesa binaannya
  5. Adanya alokasi dana yang lebih memadai dari negara untuk pelaksanaan perpolisian masyarakat sehingga program program perpolisian masyarakat dapat berjalan lebih optimal, selain itu kerja sama dengan lembaga donor dalam bentuk masukan tentang kekurangan-kekurangan terutama pendanaan dalam pelaksanaan perpolisian masyarakat serta bantuan pengalokasian dana dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bagi Kepolisian Sektor Indralaya dalam rangka perpolisian masyarakat.
About these ads