Tulisan dari ‘Pertanahan’ Kategori

Moratorium Hutan sebuah Tantangan dalam Penyusunan Kebijaksanaan Pertanahan


Oleh : Sarman P.Sagala, SE   198601172009121001


1. PENDAHULUAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK (BPN RI) Sebagai lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengurus semua masalah pertanahan selain hutan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan kewenangan sering kali lembaga ini mengalami permasalahan dengan kawasan-kawasan yang dijadikan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan yang diclaim merupakan sebuah aset. Sehingga, kerap kali kawasan-kawasan hutan yang ada dalam database Kementerian Kehutanan, diterbitkan sertipikatnya oleh BPN, hal ini terjadi karena kurangnya kordinasi antar lembaga ini juga bisa terjadi karena belum teringrasinya peta-pea dasar yang dimiliki BPN dan Kehutanan, sehingga proses penentuan kawasan hutan dan kawasan non hutan akan menjadi permasalahan yang selalu menjadi topik di dua kelembagaan ini.

Moratorium Hutan di Indonesia

Terlepas dari permasalahan mengenai zona hutan dan hutan yang telah dikemukakan diatas, ada kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan di awal tahun 2011 mengenai penggunaan kawasan hutan  yang mau tidak mau akan berdampak terhadap lembaga ini (BPN RI)
kebijakan iniadalah pemberlakuan Moratorium Hutan atau yang sering terkenal sebagai kebijakan penghentian penebangan/pengelolaan hutan kebijakan ini secara langsung dan tidak langsung mempunyai dampak yang besar terhadap pengelolaan pertanahan yang ada di Indonesia. Dan menjadi sebuah permasalahan yang harus dapat diakomodir oleh BPN RI, menjadi kebijakan yang mempunyai nilai-nilai strategis yang dapat dijalankan guna mewujudkan tanah sebagai sumber keadilan dan kesejahteraan rakyat.

2. MORATORIUM HUTAN.

Pada tahun ini kebijakan yang menjadi pembicaraan hangat diawal tahun adala kebijakan “Moratorium Hutan”, Moratorium adalah Kebijakan penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan hutan dalam jangka waktu tertentu adalah kebijakan pemerintah SBY yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011 ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, kebijakan ini merupakan implementasi dari implemantasi strategi Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradationn – REDD). Dalam kesepakatan (Letter of Intent – LoI) antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia yang ditandatangani dalam Konferensi Perubahan Iklim dan Hutan di Oslo, Norwegia pada tanggal 26 Mei 2010. moratorium hutan tersebut, Indonesia berkomitmen akan melakukan moratorium konversi hutan dan lahan gambut selama dua tahun yang akan dimulai pada awal 2011. Sebagai konsekuensinya, Indonesia akan medapatkan dana hibah sebesar 1 miliar dolar dari pemerintah Norwegia. Kebjakan moratorium yang telah disepakati ini akan menelurkan sebuah Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penundaan Pelayanan dan Penerbitan Ijin Baru pada Hutan Primer dan Sekunder, serta Lahan Gambut pada Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL),  implikasi nyata dari berlakunya Inpres ini adalah selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam moratorium tersebut maka Pemerintah tidak akan mengeluarkan izin baru penebangan hutan alam dan gambut.

3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

Sebagai lembaga satu-satunya lembaga yang mengurusi masalah-masalah pertanahan diluar kawasan hutan, BPN menjadi lembaga yang strategis dalam mengatur penggunaan, penguasaan dan pemilikan lahan, mengatur hak tanah, pengukuran dan pendaftaran hak tanah dan tugas-tugas pertanahan lainnya. Kebijakan Moratorium ini dapat berjalan jika melewati tahap-tahap seperti gambar berikut

Gambar Analisis Efektifitas Pelaksanaan Moratorium

Tahapan dalam Pelaksanaan Moratorium

Sumber : Aideenvironment Journal, 2009

Moratorium akan dapat berjalan sesuai dengan fungsi-fungsinya jika melewati berbagai tahap seperti yang digambarkan diatas, tahap pertama adalah adanya intervensi dari pemerintah berupa dikeluarkannya kebijakan pelarangan penggunaan kawasan hutan, yang akan diketahui hasilnya dari kebijakan tersebut namun program ini tidak akan sukses jika tidak dapat dipecahkannya akibat atau dampak yang kemudian akan kembali dievaluasi untuk keberlanjutan program ini dibagian pemecahan dampak-dampak yang ditimbulkan inilah BPN RI mempunyai peranan yang strategis untuk menetukan suksesnya pelaksanaan moratorium yang dilaksanakan adapun dampak-dampak terhadap dari kebijakan ini terhadap BPN adalah sebagai berikut :

    1. Penggunaan tanah oleh sektor Usaha merupakan konsumen utama dalam pengunaan kawasan hutan, dimana hutan sebagai sumber produksi dalam menjalankan usahanya akan mengalihkan penggunaan produksinya dari kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, sebagai contoh sebelum dilaksanakannya kebijaksanaan moratorium ini perkebuanan kelapa sawit banyak memakai kawasan hutan-hutan produksi yang dibuka berdasarkan izin dari Kementerian Kehutahanan dan setelah diberi izin dikeluarkan HPL atau HGU-nnya untuk ekspansi usahanya dalam pembukaan kebun-kebun baru. Namun setelah kebijakan ini pembukaan kebun-kebun baru dialihkan ke tanah-tanah yang bukan kawasan hutan.

 

  • Adanya larangan penggunaan kawasan hutan juga dapat berakibat terhadap makin timpangnya penguasaan tanah yang ada ini dikarenakan,tanah-tanah yang semula tidak kurang bernilai strategis yang memiliki ukuran luas akan banyak diminati oleh pemilik modal sehingga mereka akan melakukan upaya untuk menguasai tanah-tanah tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai akibat dari larangan penggunaan kawasan hutan.

 

 

  • Adanya larangan pada kebijakan ini juga berdampak terhadap perubahan komposisi tenaga kerja yang bekerja disektor tersebut, jika dijelaskan tenaga kerja di sektor kehutanan akan beralih pekerjaan ke sektor lain karena adanya pelarangan ini. Peralihan ini tentunya juga akan berdampak terhadap penggunaan tanah yang akan digunakan untuk lapangan kerja oleh pekerja-pekerja tersebut.

 

 

  • berubahnya arah pembangunan  yang sebelum dikeluarkannya kebijaakan ini mudah mendapatkan tanah-tanah yang dikuasai negara secara langsung dikawasan hutan akan bergerak ke luar kawasan hutan

 

 

  • meningkatnya nilai tanah yang akan berkolerasi positif terhadap meningkatnya konflik pertanahan

 


6. PERAN STRATEGIS BPN RI.

Dalam sambutannya pada RAKERNAS BPN tahun 2011 yang baru selesai dilaksanakan, Bapak Kepala BPN RI Joyo Winoto, Ph.D menyinggung permasalahan ini dimana Moratorium Hutan mempunyai implikasi terhadap kewenangan BPN RI dimana pertanahan akan menjadi sumber daya alam yang dikejar oleh semua orang, tentunya ini menjadikan BPN RI sebagai satu-satunya lembaga yang mengurus masalah Pertanahan, akan memiliki nilai strategis. Sehingga lebaga ini harus dapat menangkap peluang yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya kebijakan Moratorium.

Peluang-peluang yang dimaksud bisa saja dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPN RI atau memasukkannya kedalam Kegiatan yang telah berjalan, pentingnya memaknai perubahan yang terjadi dikarenakan BPN akan langsung merasakan pekerjaan yang akan bertambah karena para stakeholder yang terkena kebijakan ini akan mengalihkan keberlanjutan kegiatannya ke daerah yang bukan objek kebijakan Moratorium disini BPN selaku pemegang Kewenangan mengenai masalah pertanahan diluar non hutan harus dapat memastikan ketersediaan tanah tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Memang sebelum kebijakan ada BPN RI juga melaksanakan kewenangan ini, namun dengan kebijakan ini intensitas kegiatan akan semakin besar, sehingga jika tidak kita waspadai penumpukan permasalah-permasalahan seperti ini akan menghambat pencapaian kinerja yang telah ditargetkan apalagi tantangan tahun ini akan lebih berat karena pencapaian kinerja tersebut harus dapat dilaksanakan dengan pencapaian yang tidak disclaimer oleh BPK.

Tentunya tidak hanya kegiatan ketersediaan tanah bagi para stakeholder yang harus diwaspadai, pemastian hak-hak rakyat kecil juga tidak boleh dikesampingkan seperti adanya tanah untuk petani yang belum mempunyai tanah, pelaksanaan moratorium hutan yang berdampak tererhadap penguasaan tanah-tanha negara, dalam kasus pelaksanaan tanah terlantar bisa terjadi tanah-tanah negara yang terlantar akan dikuasai oleh pemilik modal yang mengalihkan kegiatannya dari hutan, sementara BPN RI yang memaknai tanah terlantar agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan terkendala dengan masalah ini karena tanah-tanah harus dibagikan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat namun di sisi lain penyediaan tanah terhadap kegiatan kegiatan pemilik modal juga harus dipastikan ketersediaannya agar pembangunan ekonomi tidak terganggu disinilah peran BPN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang harus dapat memastikan pemilikan tanah yang ada dapat semakin menyebar, semakin banyak yang memiliki, semakin banyak menguasai, dan tidak terjadi sebaliknya terjadi rekonsentrasi tanah ke satu pihak sebagai akibat dari adanya izin lokasi pembebasan tanah/pengadaan tanah.

Perlu dicermati oleh BPN RI harus ada kordinasi yang baik antara stakeholder yang berkepentingan terutama kordinasi dengan Pemerintah Daerah agar ketersediaan tanah dapat terakomodasi dengan baik. sehingga BPN RI harus sadar bahwa kebijakan-kebijakan yang ada tidak boleh berpihak kepada pemilik modal karena jika terjadi maka pemilik modal akan semakin kaya dan rakyat akan semakin menderita dan tidak dapat terlepas dari rantai kemiskinan padahal tujuan pemerintah adalah dengan meningkat secara signifikan taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang jumlahnya lebih banyak, bahkan lebih besar dibandingkan pemilik modal yang hanya sedikit sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dicapai dan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan oleh lembaga ini dapat terwujud.

Dampak lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah hilang/berkurangnya lapangan pekerjaan yang ada di sektor kehutanan sebagai akibat dari dikeluarkannya kebijakan moratorium hutan jika tidak dipecahkan secara cerdik ini akan menambah hal ini akan menambah secara pasti jumlah pengangguran yang ada sehingga harus BPN harus memastikan produk-produk yang dikeluarkannnya dapat digunakan oleh pekerja-pekerja ini untuk membuka lapangan kerja baru, atau perusahaan-perusahaan yang ada dapat diberikan stimulus pengembangan kegiatannya berdasarkan peta-peta tematik yang menggambarkan kondisi tanah yang bagus digunakan sebagai tempat usaha.

Selain itu agar dapat mengantisipasi kebijakan ini BPN juga perlu mengadakan penelitian yang intensif bersama-sama dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan moratorium yang telah diberlakukan di negara lain sehingga arah dari penanggulangan potensi masalah terjadi, dapat dilakukan dengan tepat dan efisien, adapun mengenai ringkasan singkat dari penggunaan moratorium dan larangan penebangan hutan (logging ban) diberbagai negara seperti Negara Thailand, China dan Papua Nugini adalah sebagai berikut :

-          Thailand (1988)

Menyusul banjir besar dan tanah longsor akibat penebangan hutan, Thailand menerapkan larangan penebangan kayu di hutan-hutan negara (Hutan Publik). Permintaan larangan penebangan kayu diminta oleh organisasi petani Thailand dan kelompok lingkungan selama bertahun-tahun. Larangan penebangan tersebut masih berlangsung hingga kini.

-          Cina (1998)

Setelah puluhan tahun mengalami bencana, Cina melarang penebangan 80 persen kawasan hutannya yang tersisa. Keputusan ini dikeluarkan menyusul terjadinya banjir besar di kawasan dataran rendah di sekitar Sungai Kuning dan Sungai Yang Tse. Banjir tersebut meminta korban ratusan juwa dan sementara itu jutaan rumah musnah dihantam banjir, dengan kerugian ekonomi diperkirakan lebih dari 10 miliar dollar. Larangan penebangan berdampak pada sekitar 1 juta pekerja kehutanan. Separuh diantaranya kemudian dipekerjakan pada proyek-proyek penananam pohon (umumnya menggunakan pohon-pohon asli untuk memulihkan lahan hutan yang mengalami degradasi). Sementara itu, seperempat diantaranya menjadi penjaga hutan yang terlibat di dalam perlindungan dan pemulihan kawasan hutan-hutan asli.

Pemerintah Cina mengakui bahwa keputusan itu akan mengakibatkan langkah mundur terhadap tujuan mereka menjadi swasembada kayu. Kebutuhan kayu bagi industri perkayuan Cina ditutupi dengan impor dari luar negeri. namun yang terjadi adalah Industri perkayuan Cina justru meningkat selama dilaksanakannya moratorium pembalakan kayu.

-          Papua Nugini (1999)

Papua Nugini menetapkan moratorium terhadap pemberian ijin baru HPH, akibat masalah-masalah sosial dan lingkungan yang muncul akibat penebangan pohon oleh HPH-HPH. Sebuah kajian dilakukan pemerintah saat ini untuk mencari pelanggaran yang terjadi pada HPH yang beroperasi dan terhadap usulan HPH baru. Pemberian HPH baru ditunda sampai rekomendasi atas kajian dapat diselesaikan.

Dari ringkasan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan di tiga negara dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan itu lahir dari dari adanya masalah iklim yang terjadi yang dapat terjadi karena eksploitasi hutan, dan berakibat terhadap bencana, atau kondisi alam, sehingga tersebutnya kebijakan ini, dan dari ditujukan untuk meredam kerusakan yang terjadi pada hutan indonesia, terlepas dari itu kebijakan ini juga tidak harus mengorbankan kepentingan peningkatan ekonomi dari sektor kehutanan karena pada tahun ini yang diharapkan dari sektor ini sebesar 7,9 persen dari Produk Domestik Bruto, tentunya harapan ini harus dapat dikembangkan dari sektor-sektor lain dimana BPN berperan penting untuk mewujudkannya dalan bentuk ketersediaan tanah, tanpa mengorbankan tanah masyarakat oleh karena itu harus ada kebijaksanaan dan kordinasi nyata antar instansi terkait yang dilakukan agar dapat meredam dampak-dampak yang terjadi dari kebijakan ini.

7. PENUTUP

Moratorium Hutan adalah kebijaksanaan yang ditujukan ke kawasan hutan berupa pelarangan konversi/pembukaan Hutan Primer dan Lahan Gambut  pada tahun 2011, yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan namun dengan dikeluarkannya kebijakan ini BPN RI tidak boleh hanya memandang bahwa kebijakan ini hanya mempunyai dampak terhadap lembaga itu saj.

BPN RI juga harus mengetahui bahwa kebijakan tersebut terkait langsung dengan kewenangan BPN RI karena berakibat yang ditimbulkan berpengaruh terhadap tanah-tanah diluar kawasan hutan yang merupakan wewenang BPN RI, oleh karena itu BPN RI harus dapat mengkordinasikan akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut terhadap kebijakan yang diambil selain itu BPN RI harus dapat terus berbenah terhadap kebijakan-kebijakannya karena dengan terus berbenah inilah BPN RI bisa mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

8. REFERENSI

-          _____________ ,“Moratorium Agenda Mendesak (Saatnya Audit Lingkungan)” ESILO Media Aspirasi Rakyat Februari 2011, http://www.ymp.or.id/esilo.

-       _____________ ,“SAMBUTAN KEPALA BPN RI, pada pembukaan RAKERNAS BPN RI Jakarta, 7 Februari 2011”, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Februari 2011.

-       Arifin Bustanul, “Skenario Moratorium Hutan dan Industri Sawit Indonesia” InterCAFE-IPB, 25 September 2010

-          Montfort Joost van, How Effective Are Moratoria? An Analysis Of The Key Variables Of Success”, Aideenvironment Journal, 29 Mei 2009.

-          Waty Iril Pamadhana, “Moratorium, Alih Fungsi Hutan”, Asia Calling,  2 Oktober 2009, http://www.asiacalling.kbr68h.com.

-          http://www.KOMPAS.com

-          http://www.REPUBLIKA.CO.ID

-          http://www antaranews.com

-          Harian Ekonomi Neraca

Lampiran Peraturan Kepala BPN No 2 Tahun 2011


Wah berhubung udah banyak yang minta lampiran dari Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 ini, di tulisan-tulisan yang kemarin berikut saya kasih deh lampiran dari PERKABAN tersebut.

PKABAN 2-2011 Lampiran II.b Tata Laksana PTP

PKABAN 2-2011 Lampiran II.c Peta

PKABAN 2-2011 Lampiran II.a Tata Laksana PTP

PKABAN 2-2011 Lampiran II.a Peta

PKABAN 2-2011 LAMPIRAN I Pedoman PTP

PKABAN 2-2011 Lampiran II.b Peta

PKABAN 2-2011 Lampiran II.c Tata Laksana PTP

Maaf ya baru saya Upload Thanks..

Salam Tanah Untuk Rakyat

(klik link ini )

Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011


Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011
Tentang
  
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Kewenangan Pendaftaran Tanah

OLEH SUHENDRA, SH
JAKARTA 28 FEBRUARI 2011
PERKABAN NO. 1 TAHUN 2011

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Kab/Kota

    Hak Milik

-          Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² ( 2 Ha )
-          Hak Milik atas Tanah Non Pertanian yang luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M²

  • Hak Guna Bangunan

-          Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 5000 M²
-          Untuk semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah HPL

  • Hak Pakai

-          Untuk orang perseorangan atas tanah Pertanian luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah Pertanian luas tanahnya tidak lebih dari 20.000 M²
-          Untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2000 M²
-          Semua pemberian Hak Pakai HPL

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Wilayah

  • Hak Milik

-          Hak Milik atas Tanah perseorangan tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
-          Hak Milik atas Tanah Badan Hukum Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
-          Hak Milik atas Tanah non pertanian luasnya lebih dari 5.000 M²

  • Hak Guna Usaha

-          Pemberian Hak Guna Usaha tidak lebih dari 1.000.000 M²

  • Hak Guna Bangunan

-          Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 1000 M² dan tidak lebih dari 5.000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 1000 M², dan tidak lebih dari 75.000 M²

  • Hak Pakai

-          Untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M²
-          Untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², dan tidak lebih dari 5000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M², dan tidak lebih dari 25.000 M²
-          Semua pemberian Hak Pakai atas tanah HPL


PERKABAN SEBELUMNYA NO. 3 TAHUN 1999

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Kab/Kota

  • Hak Milik

-          Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
-          Hak Milik atas Tanah non Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², kecuali tanah bekas Hak Guna Usaha

  • Hak Guna Bangunan

-          Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha
-          Semua pemberian HGB atas HPL

  • Hak Pakai

-          Hak Pakai atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2 Ha
-          Hak Pakai atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
-          Semua pemberian HP atas HPL

  • Sedangkan untuk HAk Guna Usaha tidak ada

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Wilayah

  • Hak Milik

-          Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
-          Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M²
-          Kecuali yang kewenangan pemberiannya di limpahkan kepada kakantah

  • Hak Guna Bangunan

-          Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M², kecuali kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada kakantah

  • Hak Pakai

-          Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
-          Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M²

  • Hak Guna Usaha

-          Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha

Catatan :

-          Perkaban No. 3 Tahun 1999 mengatur pelimpahan kewenangan pemberian HAT dan pembatalan keputusan  pemberian pembatalan HAT Negara

-          Perkaban No. 1 Tahun 2011 mengatur pelimpahan kewenangan pemberian HAT dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu

untuk mendapatkan Peraturan No 1 Kepala BPN Tahun 2011 klik link dibawah ini….

PERKABAN 1 Thn 2011

Pelaksanaan Orientasi Tugas di BPN RI


Kapan ya, saya dipanggil ke BPN RI, kok saya gak dipanggil panggil padahal kmrn sudah lulus tes dan udah lama pemberkasannya…
Mungkin pertanyaan ini banyak diajukan oleh CPNS yang diterima diinstansi pertanahan ini, saya mencoba berbagi pengalaman knapa ana lama dipanggil.
jawabannya satu Orientasi Tugas.

Orientasi tugas adalah pembinaan sdm yang dibuat oleh pimpinan tertinggi di BPN RI bpk Joyo Winoto, berupa pengenalan satuan kerja (unit eselon 2) yang ada di BPN RI. pengenalan ini dimulai pada tahun 2007.
prosesnya adalah perputaran Kerja disetiap unit, unit eselon 2 yang ada dikantor pusat ada 28 direktorat di pelajari TCK, TUPOKSI, dan Peraturan yang menjadi landasan kerja sehingga CPNS yang telah melakukan orientasi tugas diharapkan mempunyai bekal untuk penempatan nantinya.
Jadi waktu yang ibutuhkan untuk orientasi ini adalah satu unit kerja 2 minggu maka 2minggu X 28 unit jadi hampir setahun waktu yang dibutuhkan, tentunya ini berdampak pada agak terlambatnya pemanggilan CPNS untuk tahun berikutnya, sekitar 5 bulan dr pemberkasan yang telah dilakukan.
Jadi ini waktu yang lumayan lama, selama orientasi peserta memakai seragam hitam putih, mungkin untuk memudakan pengawasan kali ya? :)

Jadi mudah-mudahan tulisan ini dapat menjawab pertanyaan CPNS golongan III yang sudah lulus tes tapi belum dipanggil, jangan panik ya… :)
KEEP SPIRIT, WE ARE BIG FAMILY… (pinjam yel-yelnya yah…)

Penjelasan Singkat PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2011


PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PERKABAN NO. 2 TAHUN 2011) Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

terdiri dari 13 pasal sebagai pelaksana dari :

  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan,
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

(Pasal 1) Pertimbangan Teknis Pertanahan  :

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi , sebagai dasar Penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah;
  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi, sebagai dasar pemberian keputusan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum; Read more…

POLISI PERTANAHAN dibawah Naungan BPN RI


Bisa Tidak ada Polisi Pertanahan

oleh Alim Putra Perdana

Fungsi yang dijalankan BPN RI antara lain :
• Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
• Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
• Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.

Bahwa Badan Pertanahan Nasional telah memberikan kepada Penerima Hak Kepastian Hukum Hak Atas Tanahnya dengan diterbitkannya Sertipikat, didalamnya berisi data fisik dan yuridis serta diatur Hak dan Kewajiban Pemegang Hak, baik peruntukan penggunaan, pemanfaatan, pemasangan dan pemeliharaan tanda batas, batas maksimum kepemilikan dan atau yang lebih detail dalam Surat Keputusan pemberian haknya.

Namun demikian sekarang yang banyak terjadi Pemegang Hak menyalahgunakan baik peruntukan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan tanda batas, batas maksimum kepemilikan, dll.
Salah satu contoh : Semula diberikan HM peruntukan untuk Rumah Tinggal kenyataan dialihkan ke Toko, kepemilikan yg berlebih, batas yg tidak dipelihara.

Sehubungan dengan Hal tersebut POLISI PERTANAHAN DIPANDANG PERLU untuk memantau, meminimalisir penyalahgunaan tersebut, demikian juga peraturan yang mengatur masalah sanksi bagi pelanggar…. !!!

- ” -

sebuah pandangan… tentang perlu tidaknya ???

Asas-asas Pengadaan Tanah


Pengadaan tanah dilakukan dengan mendasarkan kepada asas- asas yang mengandung pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Asas Pengadaan Tanah

a. Asas Kesepakatan

Dengan asas kesepakatan dimaksudkan bahwa dalam seluruh kegiatan pengadaan tanah, perolehan tanahnya termasuk pemberian ganti kerugian, pemukiman kembali dan pemulihan pendapatan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah. Kegiatan fisik pembangunan baru dapat dilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan ganti kerugian telah diberikan.

b. Asas Kemanfaatan

Pengadaan tanah itu diharapkan agar mendatangkan dampak positif, bagi pihak yang mengambil alih tanah, masyarakat yang terkena dampak, maupun masyarakat luas. Pihak yang memerlukan tanah untuk kegiatan yang menunjang pembangunan diharapkan dapat memperoleh tanahnya, dan mweujudkan kegiatan sesuai dengan rencananya. Bagi masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian untuk faktor-faktor yang bersifat fisik dan non fisik di samping upaya pmulihan pendapatan sehingga tingkat kehidupan sosial ekonominya tidak akan lebih rendah dari keadaan pengadaan tanah.

Dalam arti luas, manfaat  dari hasil kegiatan itu akan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan.

c. Asas Keadilan

Asas Keadilan berarti bahwa di satu sisi, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan penggantian kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi mereka minimal setara dengan keadaan sebelum pengadaan, dan di sisi lain, pihak yang mengambil tanah juga dapat memperoleh tanah sesuai rencana dan memperoleh perlindungan hukum.

d. Asas Kepastian

Pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga semua pihak yang terkait dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

e. Asas Keterbukaan

Dalam proses pengadaan, masyarakat yang terkena dampak berhak mengetahui informasi berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perolehan tanah dan pemukiman kembali.

Informasi tentang proyek dan dampakny, kebijakan ganti kerugian dan jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti, lembaga yang bertanggung jawab, jadwal kegiatan, dan tata cara menyampaikan keberatan, wajib disampaikan dan diketahui oleh masyarakat yang terkena dampak. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui berbagai media yang dapat menjangkau masyarakat luas.

f. Asas Keikutsertaan

Peran serta semua pihak yang terkait secara aktif dalam proses pengadaan tanah akan menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya penolakan terhadap kegiatan pengadaan tanah. Masyarakat yang terkena dampak sebagai bagian dari penerima manfaat proyek, LSM dan masyarakat di lokasi pemindahan dilibatkan dalam tahap pengumpulan data, perencanaan pemukiman kembali dan pelaksanaan proyek.

Komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkait dilakukan secara intensif dan berkesinambungan untuk saling memberikan masukan yang diperlukan.

g. Asas Kesetaraan

Asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak secara sejajar dalam seluruh proses pengadaan tanah.

Tahapan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah


Tahapan  dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah  :

adapun beberapa tahapan tersebut adalah sbb:

a. Penyusunan proposal

Disiapkan oleh Instansi pemerintah yang memerlukan  tanah,  menguraikan :
-  maksud dan tujuan pembangunan
-   letak dan lokasi pembangunan
-   luasan tanah yang diperlukan
-   sumber pendanaan
-   analisis kelayakan lingkungan (AMDAL)

 

b. Penetapan Lokasi

Diajukan oleh Instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada :

§        Bupati / Walikota   atau   Gubernur   untuk   wilayah   DKI   Jakarta
§        Apabila 2 wilayah  Kabupaten /  Kota   atau   lebih   diajukan  kepada Gubernur.
§        Apabila   2   wilayah   propinsi   atau lebih,   diajukan  kepada  Kepala   BPN RI
§        Apabila terhadap  penetapan lokasi dan kemudian dalam pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan/penambahan desa/kelurahan agar segera dilakukan revisi dalam SK Penetapan Lokasi.
§        Dalam rangka pengamanan lokasi pengadan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum agar mematuhi Surat Edaran Kepala BPN RI tanggal 13 Juli 2006 Nomor: 140.2-146A.

c. Publikasi

Setelah diterimanya keputusan penetapan lokasi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, dengan cara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak,   elektronik    dan   lainnya, yang   pelaksanaannya   dibuat dengan berita acara.

d. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

Untuk keperluan pengadaan tanah oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang pembentukan dan susunan keanggotaannya harus sesuai dengan ketentuan  Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007, dan dibentuk Sekretariat beserta susunan   keanggotaan   dengan   Surat   Keputusan   Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

e. Penyuluhan/Sosialisasi

Setelah diterimanya permohonan Pengadaan Tanah oleh Instansi yang memerlukan tanah Panitia Pengadan Tanah bersama-sama dengan Instansi yang memerlukan tanah melaksanakan Penyuluhan/Sosialisasi pada masyarakat di lokasi dengan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.

f. Identifikasi dan Inventarisasi

Setelah dilakukan pemasangan Tanda Batas lokasi oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah. Selanjutnya dibentuk Satuan Tugas (satgas) dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang akan melakukan  kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi :

-         pengukuran rincikan bidang tanah
-         Inventarisasi dan identifikasi data    fisik dan yuridis pemilik tanah  yang   terkena   pembentukan  tanah (petugas BPN dibantu desa)
-         Inventarisasi tanaman  dari  Instansi  terkait (Dinas Pertanian)
-         Inventarisasi  Bangunan dari Instansi  terkait  (DPU )

g. Pengumuman

Panita Pengadaan Tanah mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dilakukan di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari  dan/atau melalui  media  cetak, elektronik selama 2 (dua) kali penerbitan, untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

h. Pengesahan Hasil Pengumuman

§              Setelah   jangka waktu  pengumuman berakhir dan  tidak  ada keberatan  maka dibuat Berita Acara  Pengesahan hasil pengumuman oleh Panitia Pengadaan Tanah.
§              Apabila terdapat keberatan dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan revisi.
§              Apabila keberatan tidak dapat dipertanggungjawabkan proses pengadaan tanah  dilanjutkan.
§              Apabila Keberatan mengenai sengketa kepemilikan maka penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah atau melalui Pengadilan.

i. Penilaian

  • Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah. Apabila saat dilakukan Pengadaan Tanah di Kabupaten/Kota atau disekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang sudah mendapat Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional, maka Penilaian Harga Tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta.
  • Penentuan Lembaga Penilai Harga Tanah dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah berpedoman pada Keputusan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.
  • Penilaian Harga Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dialkukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

j. Musyawarah

§        Musyawarah antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah mengenai :
-         Rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut.
-         Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

§        Musyawarah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
-         Kesepakatan para pihak.
-         Hasil Penilaian Harga Tanah dan penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
-         Tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan.

§        Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah lokasi pembangunan untuk kepentingan umun dan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia, Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik.

k. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

§        Berdasarkan berita acara hasil pelaksanaan musyawarah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi  .
§        Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan merupakan tanah instansi pemerintah, keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan tentang Perbendaharaan Negara.

l. Pembayaran Ganti Rugi

o             Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi Panitia Pengadan Tanah memerintahkan kepada Insatansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tangal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang dan terhadap bentuk ganti rugi selain uang tenggang waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak.

o             Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seoarang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari (1) satu orang yang berhak atas ganti rugi.

o             Surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh dua orang saksi atau bagi daerah terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

o             Bersamaan dengan pembayaran ganti rugi berupa uang, Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, ditindakanjuti dengan Penandatanganan Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman, dan oleh Panitia Pengadaan Tanah dibuat Berita Acara pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah.

o             Pada saat penandatanganan pernyataan pelepasan hak atas tanah yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli bukti kepemilikan kepada Panitia Pengadaan Tanah.

m. Penitipan Ganti Rugi

§        Penitipan ganti rugi diajukan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh penetapan, dengan melampirkan persyaratan :

-         Berita Acara pembayaran ganti rugi.
-         Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi.
-         Keputusan Bupati / Walikota / Gubernur / Mendagri terhadap adanya keberatan;
-         Keterangan dan alasan penitipan ganti rugi dan.
-         Surat-surat lain terkait penitipan ganti rugi.

§        Penitipan ganti rugi dilakukan dalam hal :
-         Tidak ada kesepakatan nilai ganti rugi sedangkan musyawarah telah melewati jangka waktu 120 hari.
-         Yang berhak ganti tidak diketahui keberadaannya.
-         Obyek perkara dipengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
-         Masih dipersengketakan kepemilikannya.
-         Sedang diletakan sita oleh pihak yang berwenang.

§        Terhadap tanah yang uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan, belum dapat diajukan permohonan hak atas tanahnya.

n. Pemberkasan

§        Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan pemberkasan dokumen  dan menyerahkannya kepada :
-  Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah berupa dokumen asli
- Pertanahan Kabupaten/Kota berupa rekaman dokumen asli yang   dilegalisasi   oleh pejabat yang berwenang.
- Instansi induk yang memerlukan tanah berupa rekaman dokumen asli yang   dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

§        Tugas dan tangung jawab Panitia Pengadan Tanah Kabupaten/Kota berakhir setelah penyerahan dokumen Pengadaan Tanah kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan dibuat Berita Acara.

§        Permasalahan yang lahir setelah berakhirnya pelaksanaan Pengadaan Tanah tidak menghalangi pembangunan fisik  sedangkan bentuk dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan isi putusan penyelesaiannya.

sumber garasi.in

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 37 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: