Buku Tanah Sertipikat Hak Milik

Pertanyaan :

Apakah ada aturan baku dari BPN RI untuk permohonan pemecahan sertifikat Hak Milik, harus menyertakan IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah).

Jawaban :


dalam Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah adapun Dasar Hukum yang digunakan adalah :
1. UUPA pasal 2 ayat (2) bahwa kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. 
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
Kewenangan Negara yg ada pada Pasal 2 UUPA, bukan berarti serta merta merupakan kewenangan BPN. Pengaturan mengenai peruntukkan, penggunaan, dan pemanfaatan dewasa ini justru kebanyakan ada pada Instansi lain. Produknya RTRW dan biasanya kita selalu mengacu pada RTRW. Izin lokasi sudah dilaksanakan oleh Pemda, ijin membuka tanah, sengketa tanah garapan (9 kewenangan). Sedangkan pengaturan hubungan hukum terkait pemilikan memang merupakan domain BPN.
Produk yg diminta oleh Perkaban 2 Tahun 2011 adalah risalah pertimbangan teknis bukan SK IPPT. Artinya peraturan itu tidak memerintahkan kepada Kepala Kantor untuk mengeluarkan SK IPPT, tetapi salah satu dokumen persyaratan dalam rangka penerbitan SK-IPPT (sama kalau Kepala Daerah mau tanda tangan SK Ijin Lokasi selalu menanyakan mana Pertimbangan Teknis Pertanahannya sesuai perkaban 2/2011).
Pada prinsipnya dari pokok – pokok diatas perlu digarisbawahi ijin IPPT diperlukan apabila TELAH TERJADI PERUBAHAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DARI AWAL SEMULA DITETAPKAN / DIBERIKAN HAKNYA, sepanjang tidak terjadi perubahan maka tidak perlu ada izin IPPT
Jadi IPPT bisa diminta pada waktu pemecahan, jual beli, dll., sepanjang memang diketahui terdapat perubahan penggunaan tanah.
Adapun tujuan dari pada peraturan tersebut diatas agar terselarasnya pemanfaatan, peruntukan penggunaan tanah dengan Rencana Umum Tata Ruang yang ada Pada suatu wilayah, sehingga pemillik tanah tidak seenaknya menggunakan tanah tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. 
About these ads