oleh KELOMPOK 22

1. Iswan B. Padu, S.H. 198211092009121004
2. Suhendra, S.H. 198610152009121007
3. Vito Haga Mursa, S.T. 198607302009121006
4. Westi Utami, S.Si. 198307162009122003
5. Magfirah Angraini, S.E. 198409282009122003
6. Sarman P.Sagala, S.E. 198601172009121001
7. Wike Yuningsih, S.P. 198503232009122002
8. Fitrianti Pratiwi, S.Kom. 198610302009122004
9. Tri Andriyanto, S.T. 198307142009121002

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN RI memiliki visi menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertahanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.
Untuk dapat mewujudkan tugas dan visi tersebut, BPN RI tentunya memerlukan unsur-unsur internal yang dapat mendukung terlaksananya tugas dan visi BPN RI. Unsur internal pendukung tersebut salah satunya yaitu unsur pengelolaan anggaran. Unsur ini sangatlah penting agar sistem penganggaran di BPN RI dapat tertata dan terorganisir secara rapih sehingga BPN RI dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik serta dapat mewujudkan visinya. Untuk mengelola dan melaksanakan anggaran, maka BPN RI membentuk Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran.
Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran adalah salah satu unit yang memiliki fungsi antara lain menyiapkan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan anggaran, mengelola keuangan Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), administrasi dan penata usahaan keuangan, melaksanakan perbendaharaan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), akuntansi pelaksanaan dan penerimaan serta penyusunan laporan. Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran BPN RI memiliki visi untuk mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan terpadu, serasi, efektif dan efisien yang meliputi tertib administrasi (keuangan) mencakup Anggaran Pengeluaran dan Anggaran Penerimaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud kegiatan orientasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional R.I, khususnya pada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara menyeluruh dan utuh.
Secara umum, tujuan kegiatan orientasi ini agar Calon Pegawai Negeri Sipil mampu untuk:
1. Memahami arah dari Rencana Strategis BPN RI, dan berkontribusi nyata untuk turut mensukseskannya.
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
3. Memahami Tata Cara Kerja di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
4. Memahami peraturan-peraturan di bidang pertanahan.
5. Mampu bersosialisasi di lingkungan kerja dangan memperhatikan aspek tata krama dan etika.

C. Waktu Pelaksanaan
Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kelompok 22 pada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan mulai tanggal 30 Agustus – 8 September 2010, dimana alokasi waktu untuk pelaksanaan orientasinya adalah 2 minggu (10 hari kerja efektif).

BAB II
PELAKSANAAN ORIENTASI

A. Profil Unit Kerja
Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran unsur penunjang tugas dan fungsi BPN yang berada di bawah Sekretariat Utama dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama. Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Biro. Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan penerimaan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta akuntansi dan pelaporan.

Stuktur Organisasi Biro Keuangan dan Pelaksana Anggaran

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Keputusan Kepala BPN RI No. 3 tahun 2006, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan anggaran
2. Pengelolaan keuangan Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
3. Administrasi dan penatausahaan keuangan
4. Pelaksanaan perbendaharaan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
5. Akuntansi pelaksanaan anggaran dan penerimaan serta penyusunan anggaran

I. Visi dan Misi Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran
Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya memiliki visi, yaitu :

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran memiliki misi sebagai berikut :

II. Tugas dan Fungsi Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran
1. Bagian Anggaran dan Penerimaan
Bagian Anggaran dan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Keputusan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2006, Bagian Anggaran dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan pengelolaan anggaran pengeluaran
b. Penyiapan pengelolaan anggaran penerimaan
c. Penyiapan pengeloaan anggaran non DIPA
Bagian Anggaran dan Penerimaan memiliki tiga Subbagian, yaitu:
1) Subbagian Anggaran Pengeluaran
Subbagian Anggaran Pengeluaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran pengeluaran.

2) Subbagian Anggaran Penerimaan
Subbagian Anggaran Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran penerimaan.
3) Subbagian Anggaran Non DIPA
Subbagian Anggaran Non-DIPA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran Non-DIPA.

2. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan
Bagian Perbendaharaan Dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penatausahaan keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Keputusan Kepala BPN RI Tahun 2006, Bagian Perbendaharaan Dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan
2. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan
3. Pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi
4. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan memiliki tiga Subbagian, yaitu:
1) Subbagian Tata Usaha Keuangan
Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, biaya pindah mutasi, dan pensiun.
2) Subbagian Perbendaharaan
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
3) Subbagian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Subbagian SPM mempunyai tugas menyiapkan dan memproses Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan verifikasi, akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Keputusan Kepala BPN RI No. 3 tahun 2006, Bagian Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi
b. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan)

Bagian Akuntansi dan Pelaporan memiliki tiga Subbagian, yaitu:
1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I
meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan BPN RI.
2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II
meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat.
3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III
meliputi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Jawa Timur, Jambi, Lampung dan Sulawesi Utara.

B. Peraturan dan Pedoman Kerja
Peraturan dan Undang-undang yang menjadi pedoman kerja Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran antara lain sebagai berikut :
a. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)
b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
d. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
e. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Renja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
f. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
g. PP No. 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
h. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Operasional Pelaksanaan Pemerintahan (SPOPP)
i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2006
j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2006

C. Identifikasi dan Analisis Masalah
Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam pelaksanaan anggaran. Beberapa hal di bawah ini merupakan definisi dan penjelasan yang bisa menjelaskan tentang proses yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran.
1. Anggaran Pengeluaran
Anggaran pengeluaran yang merupakan salah satu tugas Subbagian Anggaran Pengeluaran adalah menganalisa DIPA dan memuat kebijakan-kebijakan, membuat POK, dan merevisi DIPA.
2. Anggaran Penerimaan
Anggaran Penerimaan yang merupakan salah satu satu tugas Subbagian Anggaran Penerimaan adalah pengelolaan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang meliputi Penerimaan Umum dan Fungsional.
Penerimaan Umum yaitu penerimaan setiap instansi yang nilainya pasti sama, sedangkan penerimaan fungsional yaitu penerimaan instansi yang nilainya tergantung dari fungsi instansi masing-masing, di mana penerimaan ini berasal dari hasil pungutan Departemen/ Lembaga atas barang dan jasa yang diberikan dalam menjalankan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat.
Penggunaan PNBP yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dibidang pertanahan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, pembiayaan operasional, dan pemeliharaan, termasuk pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM di bidang pertanahan.
3. Pengelolaan Anggaran
Dalam pengelolaan, prinsip yang digunakan adalah unified budget. Arti dari prinsip ini adalah seluruh pelaksanaan keuangan Negara, secara terintegrasi didokumentasikan dalam DIPA, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, tertib administasi keuangan dan barang.
4. Pengelolaan APBN
Pengelola APBN harus ada dalam setiap masing-masing instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya dalam mengatur keuangan negara. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dijelaskan bahwa yang ditunjuk menjadi pengelola APBN adalah:
a. Pengguna Anggaran, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), jika di lingkungan BPN Pusat adalah sekretaris Utama, di lingkungan Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah, dan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten adalah Kepala Kantor
c. Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (P4), jika dilingkungan BPN Pusat adalah Kepala Bagian Keuangan dan Perbendaharaan, di lingkungan Kantor Wilayah adalah Kepala Bagian Tata Usaha, dan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten adalah Kepala SubBagian Tata Usaha
d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jika di lingkungan BPN Pusat adalah eselon II, di lingkungan Kantor Wilayah adalah Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan, dan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten adalah Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan
e. Bendahara Pengeluaran
f. Bendahara Penerimaan
g. Bendahara Pengguna Lainnya
h. Pemegang Uang Muka (PUM)
5. Bendahara Bagian Anggaran dan Penerimaan
Terdapat 3 Bendahara yang mengelola anggaran, yaitu:
a. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran menangani hal-hal yang berhubungan dengan keuangan yang bersumber dari DIPA. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN.
b. Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan mempunyai tugas yang berhubungan dengan PNBP.
c. Bendahara Pengguna Lainnya (Pengguna Non-DIPA)
6. Mekanisme Pencairan Dana
Setelah DIPA disetujui dalam penggunaan dana yang tercantum dalam DIPA perlu dilakukan pencairan dana. Mekanisme pencairan dana tersebut diatur dalam alur sebagai berikut:

Proses Pencairan Dana DIPA

Keterangan:
1. Masing-masing Unit Teknis yang ada dilingkungan BPN RI mengajukan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang kemudian dibuatkan daftar ususlan kegiatan misalnya peembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, pengukuran dan kegiatan lainnya. Setelah itu PPK membuat petunjuk operasional kegiatan (POK) yang didalamnya memuat kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran perencanaan dan sesuai dengan Pagu dalam DIPA, sesuai ususlan dari:
a. BPN RI : Eselon II
b. Kanwil BPN : Kabag/Kabid
c. Kantah BPN Kota/Kab : Kasi/Kasubbag
d. STPN : Kabag
2. Kemudian usulan kegiatan tersebut diserahkan ke Pemegang Uang Muka (PUM) guna melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Misalnya untuk usulan pembayaran gaji pegawai harus ada berkas daftar hadir dan KP4-nya. Sedangkan untuk perjalanan dinas harus ada surat tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan kuitansi. Setelah semua berkas yang diperlukan sudah lengkap PUM baru bisa mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
3. SPP ini kemudian diajukan ke Biro Keuangan di bagian Tata Usaha Keuangan (khususnya Pengendali) untuk dimintakan nomor dan tanggal surat. SPPT tersebut kemudian diberikan ke Subabagian Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dilakukan penelitian, pengevaluasian, dan pengkoordinasian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan keabsahan SPM tersebut. Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (P4) memberikan pengesahan atau legalitas terhadap SPM setelah melakukan pengecekan tentang:
a. Keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Ketersediaan PAGU anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas Pagu anggaran;
c. Kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja;
d. Kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
3) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluarsa).
e. Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Prosedur pengajuan SPP dan penerbitan SPM adalah sebagai berikut:
a. SPP-UP (Uang Persediaan)
UP dapat dimintakan/ diajukan:
1) 1/12 dari Pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 50.000.000,- untuk Pagu sampai dengan Rp 900.000.000,-
2) 1/18 dari Pagu Dipa menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 100.000.000,- untuk Pagua diatas Rp 900.000.000,- sampai dengan Rp 2.400.000.000,-
3) 1/24 dari Pagu Dipa menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 200.000.000,- untuk Pagu diatas Rp 2.400.000.000,-
Perubahan besaran UP diluar ketentuan diatas ditetapkan Dirjen Perbendaharaan. Pengisian kembali (revolving) UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan Satker yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka dapat diajukan TUP.
b. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)
Pengajuan TUP diatur sebagai berikut:
1). Diberi UP harus diajukan kepada Kepala Kanwil Ditjen sampai dengan jumlah Rp. 200.000.000,- untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP kepada KPPN bersangkutan
2). Diatas Rp.200.000.000,- untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan perbendaharaan untuk mencapai dispensasi.
Syarat untuk mengajukan TUP:
a) Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda
b) Digukanan paling lama 1 bulan setiap tanggal SP2D diterbitkan
c) Apabila tidak habis digunakan dalam 1 bulan sisa dana yang ada pada bendahara harus disetor ke rekening kas Negara
d) Apabila ketentuan yang ketiga tidak dipenuhi, Satker yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
c. SPP-GUP (Pengantian Uang Persediaan)
GUP ini dapat diajukan setelah adanya pertanggungjawaban mengenai penggunaan UP dan TUP. Nilai nominal dari pengajuan GUP ini merupakan jumlah dari UP dan TUP. Formula ini berlaku untuk pengajuan GUP selanjutnya sampai batas tahun anggaran.
d. SPP GUP Nihil
Dilakukan pada akhir tahun anggaran, dibuat laporan keuangannya yang menjelaskan bahwa sisa anggaran adalah nihil. Dalam hal ini, berlaku ketentuan bahwa berapapun sisa dana yang masih ada harus disetor ke Kas Negara. Penyimpanan uang tunai pada brankas untuk keperluan sehari-hari setinggi-tingginya adalah Rp 10.000.000,-

Ketentuan lain dalam UP adalah:
a. Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
b. Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA
c. Sisa UP yang masih ada pada Bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
4. Setelah proses ini selesai, barulah SPM tersebut diberikan PUM kepada Bendahara Pengeluaran untuk dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam pengajuan SPM kepada KPPN dibuat dalam empat rangkap:
a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan ke KPPN
b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker yang bersangkutan keempat sebagian
c. Lembar keempat sebagai pertinggal pada penerbit SPM.
5. SPM yang telah mempunyai legalitas dari KPPN yang berwenang, bisa diterbitkan SP2D-nya dan SP2D yang telah dicairkan tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal :
a. Kesalahan pembebanan pada Mata Kegiatan (MAK);
b. Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub kegiatan;
c. Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM.

Anggaran yang dikeluarkan dan diterima BPN RI oleh Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan anggaran tersebut kemudian di serahkan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK kemudian akan memberikan opini atau tidak memberikan opini mengenai laporan keuangan yang telah diserahkan.
Hingga beberapa tahun terakhir ini laporan keuangan BPN RI yang disusun oleh Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran masih mendapatkan Disclaimer Opinion atau tidak mendapatkan opini dari BPK. Disclaimer opinion itu sendiri merupakan Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). Opini ini tidak dapat diartikan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar atau salah. Opini Ini diberikan karena auditor tidak dapat meyakini apakah laporan keuangan tersebut benar atau salah dan auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah. Salah satu permasalahan yang menyebabkan diberikannya opini disclaimer kepada BPN RI yaitu permasalahan laporan keuangan, khususnya laporan keuangan dari Kantor Pertanahan di daerah yang masih belum tersusun dan tersaji dengan baik.
Laporan keuangan BPN RI haruslah ditingkatkan untuk mencapai opini yang terbaik dari BPK selaku auditor yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dan mencegah mendapatkan opini terburuk yaitu Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Sedangkan Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti yang dikumpulkannya, bahwa laporan keuangan mengandung banyak sekali kesalahan atau kekeliruan yang material. Artinya, laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar.
Terdapat pula satu opini yang cukup baik yang diberikan oleh auditor yaitu opini Wajar dengan Pengecualian. Opini ini diberikan meskipun masih terdapat kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan lembaga kementerian untuk meningkatkan laporan keuangannya dan tidak mendapatkan opini tidak wajar ataupun opini disclaimer, yaitu :
1. Seluruh unit kerja eselon I secara serentak dan serius memprioritaskan pengawalan sistem pengelolaan keuangan terutama pengendalian internal.
2. Mengontrol seluruh Satker untuk hal-hal yang menjadi sumber penyebab disclaimer terhadap laporan keuangan yang disajikan.
3. Mengevaluasi penggunaan anggaran per bulan pada setiap Satker dikaitkan antara target dengan realisasi anggaran.
4. Menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksa pada tahun-tahun sebelumnya kemudian melakukan pembenahan atau perbaikan dari temuan-temuan tersebut.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus disusun dengan lebih komprehensif, di mana CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang disusun dapat menjelaskan yang tidak tertuang dalam neraca dan realisasi penganggaran dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang memadai.
7. Melakukan sertifikasi SPIIP (Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah) bagi pejabat di lingkungan instansi.
8. Mereview laporan keuangan pada setiap unit akuntansi.
9. Mengalokasikan anggaran pada kegiatan dekonsentrasi di provinsi untuk mendukung pelaporan keuangan.
Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan BPN RI untuk meningkatkan laporan keuangannya antara lain :
1. Membenahi sistem akuntansi tetap dan persediaan.
2. Menggunakan aplikasi SIMAK BMN secara menyeluruh dalam pelaksanaan akuntansi Barang Milik Negara.
3. Membangun sistem pengelolaan secara terpadu yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan Rekonsiliasi antara pengelola keuangan (SAK) dengan pengelola barang (SIMAK BMN).
4. meningkatkan kompetensi petugas SIMAK BMN dan berkoordinasi dengan pihak Kanwil / KPKN serta KPKNL setempat.
5. Melakukan Rekonsiliasi laporan BMN setiap semester dengan laporan keuangan.
6. Melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan BMN dengan tepat waktu dan secara berjenjang ke BPN RI.
7. Berdasarkan Surat Edaran KBPN RI No.2812/23/VII/2009, agar Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan memberikan perhatian yang serius terhadap penyusunan laporan keuangan dan barang.
8. Memberikan penghargaan dan sangsi terhadap pimpinan satker dan petugas terkait dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan pelaporan.
9. Bahwa laporan keuangan dan barang merupakan salah satu tugas pokok dan tanggungjawab kepala Kantor Wilayah, Kepala bagian Tata Usaha dan Kepala kantor Pertanahan.
10. Meminta Inspektorat Utama untuk mengawasi pelaksanaannya.
11. Untuk periode akuntansi tahun 2009 agar laporan BMN disampaikan tepat waktu yaitu 31 Desember 2009 dan disajikan dalam aplikasi SIMAK BMN.

BAB III
PENUTUPAN

A. Kesimpulan
1. Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan penerimaan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta akuntansi dan pelaporan.
2. Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh Pejabat Eselon 2 yang membawahi 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Pejabat Eselon 3, yaitu:
a. Bagian Anggaran dan Penerimaan
b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan
c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan
3. Opini disclaimer yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan BPN RI beberapa tahun terakhir ini menggambarkan bahwa penyajian dan penyusunan laporan keuangan BPN RI masih belum baik, khususnya laporan keuangan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan di daerah.

B. Saran
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Biro Keuangan dan Pelaksanaan anggaran dibutuhkan ketelitian dan keahlian untuk dapat mengelola dan melaksanakan anggaran DIPA.
2. Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan sebagai kontrol pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Tugas tersebut hendaknya dilaksanakan secara maksimal agar anggaran dapat terealisasi secara maksimal.
3. Untuk menunjang kinerja Biro Keuangan dan Pelaksanaan anggaran dibutuhkan teknologi aplikasi sistem keuangan yang tepat serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ahli dibidangnya.
4. Masih perlunya peningkatan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar dapat memperoleh opini yang lebih baik lagi dari BPK dan terhindar dari opini disclaimer atau opini tidak wajar (Adverse Opinion).
5. Perlu dilakukan proses sosialisasi ke tiap-tiap kantor wilayah dan kantor pertanahan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh BPN RI untuk meningkatkan laporan keuangannya.
6. Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja para pegawai.

About these ads