oleh KELOMPOK 22

  1. Iswan B. Padu, S.H. 198211092009121004
  2. Suhendra, S.H. 198610152009121007
  3. Vito Haga Mursa, S.T. 198607302009121006
  4. Westi Utami, S.Si. 198307162009122003
  5. Magfirah Angraini, S.E. 198409282009122003
  6. Sarman P.Sagala, S.E. 198601172009121001
  7. Wike Yuningsih, S.P. 198503232009122002
  8. Fitrianti Pratiwi, S.Kom. 198610302009122004
  9. Tri Andriyanto, S.T. 198307142009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Orientasi Kerja CPNS Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Pusat Data dan Informasi. Laporan ini dapat terselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi aktif dari para pejabat beserta para staf pegawai di lingkungan Pusat Data dan Informasi BPN RI.

Laporan  ini disusun sebagai laporan hasil orientasi kerja CPNS BPN RI yang berisikan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pada Pusat Data dan Informasi dan hal penting lain yang telah diperoleh oleh para CPNS kelompok 22 selama orientasi di lingkungan Pusat Data dan Informasi BPN RI, sehingga dapat menunjang keberhasilan program orientasi ini.

Atas tersusunnya laporan hasil orientasi ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi beserta seluruh jajaran staf yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari  sempurna, namun demikian semoga bermanfaat bagi  berbagai pihak.

Jakarta,  Juli 2010

Kelompok 22 CPNS BPN RI

DAFTAR ISI

Halaman

COVER …………………………………………………………
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………..………………………..….………….. 1
A.   Latar Belakang ………………………………………………………… 1
B.  Maksud danTujuan ………………………………………………………… 2
C.  Waktu Pelaksanaan ………………………………………………………… 2
BAB II PELAKSANAAN ORIENTASI  ……………………………………………………… 6
A.  Profil Unit Kerja ………………………………………………………… 6
B.  Peraturan dan Pedoman Kerja  …………………………………..…………………..…. 6
B.1   Fungsi dan Tugas Pusat Data dan Informasi ……………………………………….. 7
B.2   Bagian dari Pusat Data dan Informasi……….. ………….……………..………… 8
B.2.1   Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi

Pertanahan……….…….…………………………………………………………

8
B.2.2   Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi

SIMTANAS …………….…………………………………………………………

11
B.2.3   Subbagian Tata Usaha ……………..………….……………………..…….. 14
C.  Identifikasi dan Analisis Masalah …………………………………………………………………………………………….. 151  15
BAB III PENUTUP……………………………………………….………………..………..….. 18
A. Kesimpulan ………………………………………………………… 18
B. Saran …………………………………………………………. 18


BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Sejarah Peradaban Manusia mencatat bahwa 50 tahun terakhir peran teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian utama penentu gerak peradaban umat manusia. Sebutlah bidang kemanusiaan apa yang saat ini tidak tersentuh oleh teknologi informasi dan komunikasi ini. Bidang ekonomi, perdagangan, pertahanan keamanan, bidang sosial, pendidikan tidak ada yang tidak tersentuh oleh teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaannya telah berkembang sangat jauh dan telah merevolusi cara hidup, baik terhadap cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Dengan teknologi informasi dan komunikasi semua proses kerja dan konten akan ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual dan personal. Akibatnya kecepatan kinerja meningkat dengan cepat. Kecepatan proses meningkat sangat tajam di banyak aktivitas modern manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aktivitas yang berubah menjadi sangat cepat, proses Analisa perdagangan (trading analytics) misalnya, yang dahulu membutuhkan waktu 30 menit sekarang hanya membutuhkan 5 detik; Operasional penerbangan (airline operation), yang dahulu 20 menit sekarang hanya 30 detik; Pertanyaan-pertanyaan yang diterima oleh call center (call center inquiries), yang dahulu membutuhkan waktu 8 jam, dengan bantuan expert information system sekarang hanya membutuhkan waktu 10 detik; Penelusuran posisi keuangan (track financial position), yang dahulu membutuhkan waktu 1 hari penuh, sekarang hanya 5 menit. Hal ini membuat kita harus dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan daya saing Nasional, dimana salah satunya  misalnya menjadi tugas yang tidak ringan.

Pusat data dan informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari struktur organisasi BPN RI. Sebagai tempat pengumpulan, pengelola dan penyajian data, pusat data dan informasi di harapkan menjadi etalase informasi pertanahan bagi masyarakat. Selain itu sebagai upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pusat data dan informasi sendiri harus lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pertanahan seperti LARASITA dan SIMTANAS.

  1. B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan orientasi tugas ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional R.I, khususnya pada Pusat data dan Informasi. Serta Program kerja serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara menyeluruh dan utuh.

Tujuan kegiatan orientasi tugas ini agar Calon Pegawai Negeri Sipil mampu  untuk:

  1. Memahami arah dari Rencana Strategis BPN RI, dan berkontribusi nyata untuk turut mensukseskannya.
  2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  3. Memahami Tata Cara Kerja di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  4. Memahami peraturan-peraturan di bidang pertanahan.
  5. Mampu bersosialisasi di lingkungan kerja dangan memperhatikan aspek tata karma dan etika.

  1. C. Waktu Pelaksanaan

Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kelompok 22 pada Pusat Data dan Informasi Pertanahan dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni 2010 s.d. 2 Juli 2010, dimana alokasi waktu untuk pelaksanaan orientasi pada Pusat Data dan Informasi adalah 2 minggu (10 hari kerja efektif).

Tabel Kegiatan Harian Kelompok 22 pada Pusat Data dan Informasi

No. Kegiatan Hari
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at
1. Penerimaan oleh Ibu Purwani
2. Mempelajari dan memahami TUPOKSI
3. Menyusun Laporan SPPD
4. Mengalisis kesesuaian biaya lelang proyek up-dating
5. Menghubungi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan untuk pelatihan LARASITA
6. Mengurus persuratan antar direktorat
7. Pengarahan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan
8. Menghubungi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan untuk kegiatan SIMTANAS
9. Mengurus SPPD ke Biro Keuangan
10. Mengirim fax ke Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan
11. Menilai dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
12. Menganalisis dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
13. Menginventaris dokumen-dokumen pelelangan
14. Menyusun Laporan Kelompok


Daftar Kegiatan Harian Kelompok 22

Pusat Data dan Informasi BPN RI Tanggal 21 Juni  – 2 Juli 2010

Senin, 21 Juni 2010

  1. Penerimaan oleh Ibu Purwani
  2. Mempelajari dan memahami TUPOKSI
  3. Menyusun Laporan SPPD

Selasa, 22 Juni 2010

  1. Menghubungi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan untuk pelatihan LARASITA
  2. Mengalisis kesesuaian biaya lelang proyek up-dating
  3. Mengurus persuratan antar direktorat

Rabu, 23 Juni 2010

  1. Menghubungi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan untuk pelatihan LARASITA
  2. Mengurus persuratan antar direktorat

Kamis, 24 Juni 2010

  1. Pengarahan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan
  2. Menghubungi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan untuk kegiatan SIMTANAS
  3. Mengurus SPPD ke Biro Keuangan
  4. Mengurus persuratan antar direktorat

Jum’at, 25 Juni 2010

  1. Mengurus persuratan antar direktorat
  2. Mengirim fax ke Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan

Senin, 28 Juni 2010

  1. Menilai dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
  2. Menganalisis dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang

Selasa, 29 Juni 2010

  1. Menilai dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
  2. Menganalisis dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang

Rabu, 30 Juni 2010

  1. Menilai dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
  2. Menganalisis dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
  3. Menginventaris dokumen-dokumen pelelangan

Kamis, 1 Juli 2010

  1. Menilai dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
  2. Menganalisis dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
  3. Menginventaris dokumen-dokumen pelelangan
  4. Menyusun Laporan Kelompok

Jum’at, 2 Juli 2010

  1. Menilai dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
  2. Menganalisis dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
  3. Menginventaris dokumen-dokumen pelelangan
  4. Mengalisis kesesuaian biaya lelang proyek
  5. Menyusun Laporan Kelompok

BAB II

PELAKSANAAN ORIENTASI

  1. Profil Unit Kerja

Profil unit kerja secara garis besar dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT DATA DAN INFORMASI

(Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006)

  1. Peraturan dan Pedoman Kerja

Peraturan dan Undang-undang yang menjadi pedoman kerja Pusat Data dan Informasi antara lain sebagai berikut :

  1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
  2. Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006
  3. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Sementara itu peraturan pendukung lain yang harus diperhatikan sebagai acuan

tambahan diluar undang-undang yang utama antara lain sebagai berikut:

  1. UU No. 11 tahun 2008, mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  2. UU No.14 tahun 2008, mengenai Keterbukaan Informasi
  3. UU No.25 tahun 2009, mengenai kewajiban penyelenggara pemerintah dalam pemenuhan hak rakyat di bidang Pelayanan Publik.

B.1 Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi

Tugas utama PUSDATIN adalah mengumpulkan serta mengolah data yang diperlukan dalam rangka membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan (SISTAMNAS). Sementara itu fungsi utama PUSDATIN antara lain sebagai berikut:

  1. Mewujudkan program E-Government.
  2. Memberikan bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan SISTAMNAS
  3. Pemberdayaan bidang Tata Usaha dalam rangka penyelenggaraan SISTAMNAS.

Secara singkat tupoksi utama PUSDATIN dapat dijelaskan melalui skema sederhanan dibawah ini:

Selain Tupoksi utama di atas, terdapat tujuh Tupoksi tambahan PUSDATIN. Tujuh Tupoksi tambahan tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan Reforma Agraria yang damai
  2. Mempercepat legalisasi aset
  3. Pendeteksian dini tanah terlantar
  4. Pendeteksian dini tanah bermasalah
  5. Mempercepat penanganasan masalah pertanahan di lokasi secara langsung
  6. Memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat
  7. Sebagai media penyambung kebutuhan rakyat dengan program strategis pemerintahan.

B.2 Bagian dari Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi Pertanahan terdiri dari:

a. Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan;

b. Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi SIMTANAS;

c. Subbagian Tata Usaha;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

B.2.1 Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan

Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan terdiri dari:

a. Subbidang Sistem dan Standar Aplikasi;

b. Subbidang Penerapan Jaringan dan Aplikasi.

Uraian Tugas Subbidang

Subbidang Sistem dan Standar Aplikasi

(1) Subbidang Sistem dan Standar Aplikasi mempunyai tugas melakukan analisa dan penyusunan sistem, standar aplikasi, data dan informasi pertanahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan analisa dan penyusunan sistem, standar aplikasi, data dan informasi pertanahan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbidang Sistem dan Standar Aplikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan analisa dan penyusunan sistem, standar aplikasi, data dan informasi pertanahan;

e. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan .analisa dan penyusunan sistem, standar aplikasi, data dan informasi pertanahan;

f.   menyiapkan konsep pembangunan standar, sistem dan struktur aplikasi yang digunakan dalam pelayanan pertanahan ke Pemerintah/Goverment to Goverment (G2G), ke Kalangan Bisnis/Goverment to Bussines (G2B), ke Masyarakat/Goverment to Civil (G2C) dalam mendukung e-goverment;

g. menyiapkan konsep pembangunan standar, sistem dan struktur aplikasi SIMTANAS yang digunakan dalam pelayanan pertanahan ke Internal BPN ( BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan);

h. menyiapkan konsep pembangunan standar data tekstual dan spasial dan informasi pertanahan;

i.   menyiapkan konsep pembangunan standar, sistem dan struktur aplikasi software dan berkoordinasi dengan instansi lain dalam membangun e-goverment;

j.   menyiapkan konsep standar dan format informasi dalam rangka pelayanan pertanahan on-line;

k. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan analisa dan penyusunan sistem, standar aplikasi, data dan informasi pertanahan;

l.   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan analisa dan penyusunan sistem, standar aplikasi, data dan informasi pertanahan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Penerapan Jaringan dan Aplikasi

(1) Subbidang Penerapan Jaringan dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan, penerapan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi sistem jaringan dan aplikasi.

(2)  Uraian tugasnya adalah :

a. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan pengembangan, penerapan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi sistem jaringan dan aplikasi;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbidang Penerapan Jaringan dan Aplikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan pengembangan, penerapan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi sistem jaringan dan aplikasi;

e. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan pengembangan, penerapan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi sistem jaringan dan aplikasi;

f.   menyiapkan konsep pengembangan jaringan komunikasi dan aplikasi di BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;

g. menyiapkan konsep penerapan jaringan komunikasi dan aplikasi;

h. menyiapkan konsep pemeliharaan jaringan komunikasi dan aplikasi;

i.   menyiapkan konsep monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem jaringan komunikasi dan aplikasi;

j.   menyiapkan konsep analisa kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung komputerisasi pertanahan;

k. menyiapkan konsep pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pendukung komputerisasi pertanahan;

l.   melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pengembangan, penerapan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi sistem jaringan dan aplikasi;

m. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan pengembangan, penerapan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi sistem jaringan dan aplikasi;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.2.2 Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi SIMTANAS

Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi SIMTANAS terdiri dari:

  1. Subbidang Pelayanan Data dan SIMTANAS;

Uraian Tugas Subbidang :

(1) Subbidang Pelayanan Data dan SIMTANAS mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, validasi, pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pertanahan, pengembangan sistem informasi eksekutif, pengembangan e-government serta penerapan dan pemeliharaan SIMTANAS.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi Sistem Informasi dan Managemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, validasi, pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pertanahan, pengembangan sistem informasi eksekutif, pengembangan e-government serta penerapan dan pemeliharaan SIMTANAS;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Data dan SIMTANAS sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, validasi, pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pertanahan, pengembangan sistem informasi eksekutif, pengembangan e-government serta penerapan dan pemeliharaan SIMTANAS

e. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, validasi, pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pertanahan, pengembangan sistem informasi eksekutif, pengembangan e-government serta penerapan dan pemeliharaan SIMTANAS;

f.   melakukan inventarisasi dan pengumpulan data pertanahan tekstual dan spasial di BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;

g. melakukan pengolahan dan validasi data pertanahan tekstual dan spasial di BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ke dalam bentuk digital dan terintegrasi menjadi SIMTANAS;

h.         melakukan pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pertanahan melalui sarana Web/portal, SMS, Sosialisasi, Brosur dan Pamflet dalam rangka menunjang e-goverment;

i.   melakukan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (EIS) dan e-government;

j.   melakukan pemeliharaan data pertanahan dalam SIMTANAS secara terus menerus;

k. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, validasi, pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pertanahan, pengembangan sistem informasi eksekutif, pengembangan e-government serta penerapan dan pemeliharaan SIMTANAS;

l.   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

m.  melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, validasi, pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pertanahan, pengembangan sistem informasi eksekutif, pengembangan e-government serta penerapan dan pemeliharaan SIMTANAS;

n.         melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. Subbidang Bimbingan Komputerisasi.

(1) Subbidang Bimbingan Komputerisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian pembinaan teknis dan pemeliharaan komputerisasi.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.    menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi SIMTANAS tentang tindakan yang perlu diambil dalam penyiapan pemberian pembinaan teknis dan pemeliharaan komputerisasi;

b.    menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c.    membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbidang Bimbingan Komputerisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d.    mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyiapan pemberian pembinaan teknis dan pemeliharaan komputerisasi;

e.    mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan pemberian pembinaan teknis dan pemeliharaan komputerisasi;

f.     melakukan penyiapan bimbingan teknis komputerisasi dan bimbingan pemeliharaan sistem jaringan komputerisasi di BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;

g.    memberikan bimbingan teknis dalam penerapan standar sistem informasi pertanahan yang mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, serta sumber daya manusia pendukung;

h.    melaksanakan monitoring implementasi pelaksanaan komputerisasi dan pemeliharaan komputerisasi;

i.     melaksanakan instalasi aplikasi SIMTANAS berkoordinasi dengan Biro Umum BPN RI;

j.      melakukan evaluasi pelaksanaan implementasi komputerisasi yang telah dilaksanakan secara periodik;

k.    menyiapkan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan sistem komputerisasi;

l.     melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam penyiapan pemberian pembinaan teknis dan pemeliharaan komputerisasi;

m.   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

n.    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam penyiapan pemberian pembinaan teknis dan pemeliharaan komputerisasi;

o.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.2.3 Subbagian Tata Usaha

Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN).

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.    menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala PUSDATIN tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan urusan ketatausahaan dan rumah tangga PUSDATIN;

b.    menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c.    membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d.    mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan urusan ketatausahaan dan rumah tangga PUSDATIN;

e.    mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan urusan ketatausahaan dan rumah tangga PUSDATIN;

f.     melaksanakan ketatausahaan serta administrasi kepegawaian dilingkungan PUSDATIN;

g.    mengusahakan dan mengelola alat tulis kantor, inventaris perlengkapan PUSDATIN;

h.    menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja;

i.     melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan urusan ketatausahaan dan rumah tangga PUSDATIN;

j.      melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

k.    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan urusan ketatausahaan dan rumah tangga PUSDATIN;

l.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. Identifikasi dan Analisis Masalah

Dalam bidang pertanahan atau keagrariaan terdapat 10 isu strategis yang dapat diidentifikasikan sekaligus menjadi permasalahan yang menjadi tanggung jawab BPN sebagai penyelenggara pemerintah, antara lain sebagai berikut:

  1. Kemiskinan
  2. Pengangguran
  3. Ketidakadilan Sosial
  4. Ketimpangan Kekuasaan dan Pemilikan Tanah
  5. Tanah terlantar
  6. Sengketa dan Konflik Pertanahan
  7. Rendahnya Legalisasi Aset Tanah Masyarakar dan Negara
  8. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  9. Rimba Belantara Hukum
  10. Kendala Kelembangaan.

Untuk menangani isu strategis diatas terdapat lima program yang diharapkan dapat meminimalisir isu tersebut, program yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

  1. Reforma Agraria
  2. Percepatan Legalisasi Tanah
  3. Pengendalian Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penertiban Tanah Terlantar
  4. Penyelesaian Sengketa Permasalahan
  5. Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA), pengembangan Akses Masyarakat pada Penguasaan dan Pelayanan Pertanahan melalui Kantor Pertanahan Bergerak.

Dalam penanganan permasalahan pertanahan diatas diperlukan sebuah sistem yang dapat mempermudah dan menambah efisiensi kinerja, sistem tersebut belakangan ini sering disebut sebagai sistem Komputerisasi. Komputerisasi ini mencakup pada aspek data dan informasi yang diperlukan oleh penyelenggara pemerintahan. Ketika data dan informasi pendukung sudah dapat diakses secara cepat, penanganan masalah dapat dilakukan secara mudah.

Skema transformasi proses komputerisasi dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Service to Citizen Service by Citizen
Citizen in Line Transformasi Citizen On Line
Paper Based Governance On Line

Inti dari skema tersebut adalah Komputerisasi mempermudah akses pelayanan terhadap masyarakat, masyarakat dapat lebih terfasilitasi dengan cepat dan mudah. Komputerisasi data pertanahan ini akan dijadikan bahan dalam pembentukan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). SIMTANAS merupakan pengelolaan data yang terintegrasi yang mengalirkan informasi antara seluruh unit organisasi baik di tingkat kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pertanahan. Disamping itu, pengelolaan pertanahan secara elektronik ini bertujuan untuk mewujudkan Good Governance yang akhirnya akan berkaitan dengan keterbukaan informasi untuk masyarakat dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

SIMTANAS merupakan dasar yang digunakan dalam kegiatan operasional LARASITA. Hal itu dikarenakan dalam kegiatan Larasita dibutuhkan sistem online yang menghubungkan user dengan kantor berjalan (LARASITA),Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil) dan BPN RI. Tujuan utama Larasita adalah untuk memperbaki citra pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Melalui LARASITA, BPN berusaha untuk membuat rakyat tersenyum dan senang, Selama ini rakyat mengeluh karena pelayanan pertanahan buruk. Selain itu LARASITA mempunyai fungsi-fungsi lain antara lain:

  1. Melakukan percepatan pendaftaran hak tanah.
  2. Mengurangi mafia pertanahan
  3. Mengurangi sengketa, perkara dan konflik pertanahan
  4. Menyambungkan kebutuhan rakyat dengan program pemerintah.

Namun banyak sekali kendala yang ditemui dalam sistem tata kerja Pusdatin

itu sendiri, misalnya dalam proses digitalisasi dan komputerisasi BPN. Kendala-kendala tersebut bisa berasal dari banyak faktor, dua faktor utama yang sering muncul yaitu:

  1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan salah satu faktor yang penting karena berfungsi sebagai subyek pelaksana. Didalam perjalanannya kendala yang ditemui adalah; kurangnya keahlian dari operator yang bertanggung jawab dalam proses komputerisasi, serta kurang lancarnya transfer informasi yang up to date terutama dalam bidang teknis.

  1. Infrastrukutur ( listrik, internet dll)

Hal ini menjadi pendukung utama bagi berjalannya proses komputerisasi. Infrastruktur menjadi penting ketika masih ada kantor pertanahan di daerah terpencil yang masih belum terjangkau oleh fasilitas listrik, telepon dan internet.

BAB III.

PENUTUP

  1. Kesimpulan

  1. Pusdatin BPN RI mempunyai peran yang sangat strategis dalam menghimpun, mengelola, mengolah dan menginformasikan kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai pertanahan di seluruh Indonesia secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  2. Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dan tata cara dalam pemanfaatan teknologi informasi karena pendekatan sistem hukum secara konvensional sudah tidak relevan lagi digunakan. Penggunaan teknologi informasi ini menjadikan dunia menjadi tanpa batas (borderless) mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritotial sebuah negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun
  3. Dalam menjalankan dan mendukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sedang dikembangkan oleh pusdatin, maka diperlukan komitmen dari seluruh jajaran aparat BPN RI baik yang berada dipusat maupun didaerah. hal ini dimaksudkan agar realisasi SIMTANAS di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
  4. Meningkatkan kinerja dan kualitas SDM dalam bidang TIK dalam rangka mendukung SIMTANAS dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cermat sempurna.
  5. Memfasilitasi pelayanan Online di tiap Kantah atau Kanwil secara terintegrasi sehingga proses pemutakhiran (update) data dan informasi mengenai pertanahan di BPN Pusat dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektiv.
  6. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau jajaran pejabat pemerintah lainnya di seluruh Indonesia yang terkait dengan BPN RI, pada hal TIK di bidang pertanahan.

  1. Saran
About these ads